ADPPI Kecewa dengan Rumusan RUU Cipnaker Potong Kewenangan Pemda

Indonesiainside.id, Jakarta – Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI) kecewa dengan rumusan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Pasalnya, rancangan ini dinilai tak memberikan kepastian hukum bagi pengusahaan panas bumi.

Ketua Umum ADPPI, Hasanuddin mengatakan, peraturan pemerintah (PP) berkenaan dengan pemanfaatan langsung belum juga terbir. Termasuk soal berbelitnya kebijakan pemanfaatan tidak langsung, sol sekma tarif penjualan energi listrik yang berubah-ubah, panjang dan rumit.

Dia berharap, RUU Cipta Kerja dapat memecahkan persoalan itu. Namun, setelah draft resmi dirilis, mereka tak menemukan penyederhanaan izin dan kepastian hukum.

Pengusahaan pemanfataan langsung, kewenangan penyelenggaran pengusahaan panasbumi yang tadinya bisa lewat Pemda kini diambil alih oleh pemerintah pusat. Padahal peran pemerintah daerah dinilai sangat membantu dalam penyelenggaraannya.

“Karena tidak mungkin pemerintah pusat dapat menyelenggarakan pengusahaannya secara operasional,” kata Hasanuddin di Jakarta, Jumat (21/2).

ADPPI meminta Pemerintah mempertegas pendelegasian pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung kepada pemerintah daerah. Baik penyelenggaraan perizinan, pembinaan dan pengawasan.

“Dan dalam hal Pemanfaatan tidak langsung, pemerintah daerah diberikan kewenangan,” imbuh dia.

Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan. Lalu mempertegas kebijakan skema tariff serta memotong rantai panjang dan berbelit-belit dalam energy sales contract (ESC). (*/Dry)

Tinggalkan Komentar