Indonesiainside.id – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) resmi menetapkan kebijakan baru terkait pemberian tantiem, insentif, dan bentuk penghasilan lainnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta anak usahanya.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Danantara Indonesia Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 tertanggal 30 Juli 2025. Surat edaran ini telah dikonfirmasi oleh pihak Danantara di Jakarta pada Jumat (1/8), dan ditujukan langsung kepada seluruh jajaran Direksi dan Dewan Komisaris BUMN beserta anak usaha.
Dalam aturan baru ini, Danantara menegaskan bahwa pemberian kompensasi kepada anggota Direksi BUMN, seperti tantiem dan berbagai bentuk insentif, baik insentif kinerja, insentif khusus, maupun insentif jangka panjang—harus benar-benar didasarkan pada laporan keuangan yang mencerminkan kondisi riil hasil operasi perusahaan. Penilaian kinerja ini juga wajib mencerminkan aktivitas usaha yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Danantara menegaskan kompensasi tersebut tidak boleh didasarkan pada aktivitas akuntansi semu atau manipulasi laporan keuangan, seperti pengakuan pendapatan yang terlalu dini atau penghapusan beban untuk memperbesar laba. Aktivitas semacam ini digolongkan sebagai manipulasi laporan keuangan (financial statement fraud), yang tidak dapat dijadikan dasar penilaian kinerja.
Apabila dalam laporan keuangan terdapat pendapatan yang sifatnya “one-off” atau “windfall”, misalnya dari hasil revaluasi aset, penjualan aset, atau kuasi reorganisasi, maka komponen tersebut wajib dikeluarkan dari basis perhitungan insentif atau tantiem.
Untuk Dewan Komisaris, Danantara menegaskan bahwa mereka tidak diperkenankan menerima insentif, tantiem, atau penghasilan lain yang dikaitkan langsung dengan kinerja perusahaan. Ini dimaksudkan untuk menjaga independensi fungsi pengawasan dan mencegah benturan kepentingan.
Kepala Badan Pelaksana Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani menyatakan bahwa kebijakan ini mulai diberlakukan untuk tahun buku 2025. Ia menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), baik dalam konteks nasional maupun internasional.
Rosan juga menyebut bahwa dasar hukum kebijakan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui UU Nomor 1 Tahun 2025. Dalam perubahan terbaru tersebut, kewenangan penuh atas pengelolaan BUMN, termasuk pengaturan dividen, investasi, dan operasional, berada di tangan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, serta holding operasional dan holding investasi.
Kebijakan baru ini dinilai sebagai langkah konkret Danantara Indonesia dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan perusahaan milik negara demi kepentingan publik dan seluruh pemangku kepentingan.