Indonesiainside.id – Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mengkritik keras rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada Januari 2025 dan menghidupkan kembali program pengampunan pajak (tax amnesty). Ketua Umum DPP KNPI, Tantan Taufiq Lubis, menilai kedua kebijakan tersebut menciptakan ketidakadilan yang merugikan masyarakat, terutama kelompok dengan pendapatan rendah.
“Untuk ketiga kalinya pemerintah Indonesia akan melaksanakan program pengampunan pajak bagi para pengemplang berdekatan dengan keputusan pemerintah lainnya untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen di tahun depan,” kata Tantan di Jakarta, dikutip Jumat (22/11).
Tantan menganggap meski tax amnesty dan kenaikan PPN berbeda dalam konteks, keduanya tetap berkaitan dengan pajak yang mempengaruhi golongan masyarakat dengan pendapatan yang sangat berbeda. Menurutnya, kebijakan ini menciptakan ketimpangan perlakuan terhadap wajib pajak, di mana rakyat kecil yang sudah terbebani oleh kenaikan pajak, sementara kelompok kaya mendapatkan privilege berupa pengampunan pajak. “Ini menimbulkan ketidakadilan yang sangat terlihat, rakyat kecil dihantam PPN, sementara orang kaya mendapat pengampunan pajak,” tegasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, mengungkapkan bahwa Komisi XI akan mengusulkan revisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty. Langkah ini diambil setelah mendengar informasi dari Baleg DPR yang menyebutkan adanya usulan mengenai prolegnas prioritas pada 2025 terkait pengampunan pajak. Misbakhun juga menyampaikan bahwa Komisi XI yang berpengalaman dalam membahas masalah ini merasa tepat untuk menjadi pengusul.
Tantan juga mengkritisi dampak kebijakan ini terhadap daya beli masyarakat. Saat ini, lanjutnya, masyarakat kelas menengah ke bawah tengah menghadapi tekanan akibat inflasi yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan. Data menunjukkan bahwa laju konsumsi rumah tangga hanya mampu tumbuh 4,91 persen pada kuartal III-2024, lebih rendah dari kuartal sebelumnya. “Dengan PPN yang naik pada 2025 menjadi 12 persen, ini akan semakin memperburuk daya beli masyarakat dan berpotensi menurunkan laju konsumsi rumah tangga,” ujarnya.
Peningkatan PPN ini, menurut Tantan, akan semakin memperlambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang tercatat hanya tumbuh 4,95 persen pada kuartal III-2024. Padahal, konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi sebesar 53,08 persen terhadap PDB Indonesia.
Tantan menambahkan bahwa langkah pemerintah yang terus mengandalkan kebijakan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa upaya optimalisasi potensi lain, seperti pajak sektor tambang dan pengelolaan sumber daya alam, tidak akan membawa hasil yang maksimal. “Target pertumbuhan ekonomi delapan persen hanya akan menjadi mimpi semata jika kebijakan yang diterapkan tidak kreatif dan tidak adil. Jangan hanya menaikkan pajak rakyat kecil, coba optimalkan pendapatan dari sektor-sektor lain seperti tambang dan sumber daya alam,” tandasnya.