AJI Gelar Aksi Solidaritas Dukung Tempo di PN Jakarta Selatan, Tolak Gugatan Rp200 Miliar

Indonesiainside.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama koalisi masyarakat sipil menggelar aksi solidaritas di depan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (3/11/2025), untuk mendukung Majalah Tempo yang sedang digugat secara perdata oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.

Gugatan tersebut mencapai lebih dari Rp200 miliar dan dinilai sebagai bentuk upaya pembungkaman terhadap media.

Amran menggugat Tempo karena menilai laporan investigasi bertajuk “Poles-poles Beras Busuk” telah merusak nama baiknya dan citra Kementerian Pertanian.

Aksi diikuti puluhan jurnalis Tempo, mulai dari reporter hingga wartawan senior. Sidang hari ini dijadwalkan menghadirkan saksi ahli Yosep Stanley Adi Prasetyo, mantan Ketua Dewan Pers.

Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida, menegaskan bahwa sengketa pemberitaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, bukan lewat gugatan perdata di pengadilan umum.

“Gugatan sebesar Rp200 miliar ini merupakan upaya pembungkaman dan pembangkrutan media,” kata Nany dalam orasi.

Menurutnya, gugatan Amran membahayakan masa depan kebebasan pers di Indonesia.

“Hari ini Tempo yang digugat. Besok bisa saja media lain digugat hanya karena mengkritik pemerintah,” ujarnya.

Direktur Eksekutif LBH Pers, Mustafa Layong, menyebut gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum kuat karena Amran berstatus pejabat publik.

“Sebagai pembantu presiden, Amran tidak punya dasar hukum untuk menggugat media yang menjalankan fungsi kontrol sosial,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII-2024, pencemaran nama baik hanya dapat digugat oleh individu, bukan lembaga negara.

“Ironis, yang menggugat adalah pejabat yang justru wajib menjamin hak publik atas informasi,” tambah Mustafa.

Ketua AJI Jakarta, Irsyan Hasyim, mendesak majelis hakim PN Jaksel menghentikan perkara karena telah ditangani Dewan Pers.

“Jika pengadilan tetap melanjutkan perkara ini, maka pengadilan merusak marwahnya sendiri. Sengketa pers harus diselesaikan melalui Dewan Pers,” tegasnya. (Nto)

 

Tinggalkan Komentar