Perlu Terobosan Hukum Agar Calon Jamaah Tak Jadi Korban yang Dirugikan

Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Maneger Nasution mengingatkan, kasus penggelapan uang jamaah umrah First Travel. Ia menyatakan perlu ada terobosan hukum atau skema khusus yang mampu mempertimbangkan kerugian korban.

“Karena berdasarkan bunyi putusan kasus First Travel yang berkekuatan hukum tetap, barang bukti dan sitaan dinyatakan dirampas untuk negara. Di lain pihak, puluhan ribu korban harus tetap dalam kondisi menanggung kerugian,” kata Maneger, Kamis (14/11).

Sementara, dalam kasus First Travel, kerugian korban sepertinya tidak diperhitungkan. “Betul kasusnya diproses hukum dan ada pelaku yang dihukum, tetapi, kerugian materi (uang) korban tidak dipertimbangkan,” ujarnya.

Dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, majelis hakim memutuskan barang bukti sitaan dari pelaku, untuk kemudian dikembalikan ke negara. Dalam posisi ini, menurut Maneger, kerugian korban seperti tak dipertimbangkan.

“Negara yang tidak mengalami kerugian, justru mendapatkan tambahan untuk kas negara. Sudah seharusnya terobosan hakim juga memikirkan kerugian yang dialami puluhan ribu korban,” katanya.

Maneger menegaskan, perspektif jaksa penuntut umum seharusnya mempertimbangkan ganti rugi (restitusi) sebagai salah satu bentuk pemidanaan untuk keadilan bagi korban. Hal tersebut juga sesuai dengan semangat yang diakomodir dalam Rancangan KUHP.

“Dalam kasus ini, perspektif hakim juga kurang berpihak pada korban,” ucapnya.

Maka itu, belajar dari kasus penggelapan dan penipuan terhadap puluhan ribu jamaah umroh First Travel ini. Dia berharap, ke depan ada skema khusus yang disiapkan untuk mengantisipasi terulangnya kejadian tersebut agar korban tidak dalam posisi menderita untuk kesekian kalinya.

“Sudah ditipu, tidak jadi berangkat ibadah dan uangnya pun tidak kembali. Perspektif korban seharusnya lebih diutamakan,” kata Maneger. (Aza)

Tinggalkan Komentar