Indonesiainside.id – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memastikan seluruh layanan dan pengelolaan dana tetap berjalan normal setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan uji materi atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera.
“BP Tapera memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, layanan, pengelolaan dana, maupun hak-hak peserta yang sudah ada akan tetap dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama masa transisi penataan ulang dengan memperhatikan putusan MK,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (1/10).
Dalam Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, MK menyatakan sejumlah ketentuan dalam UU Tapera perlu ditata ulang agar sesuai dengan amanat konstitusi, terutama terkait prinsip keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.
MK memberikan waktu paling lama dua tahun bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan penyesuaian agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Heru menegaskan, pihaknya menghormati keputusan MK dan memandangnya sebagai momentum penting untuk mengevaluasi kembali desain kelembagaan dan mekanisme operasional Tapera.
“Tujuan utama BP Tapera tetap menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, tanpa menambah beban bagi pekerja maupun pemberi kerja sehingga selaras dengan putusan MK,” ucapnya.
Untuk itu, BP Tapera akan berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta para pemangku kepentingan agar pelaksanaan tugas tetap sesuai dengan ketentuan hukum, namun dengan desain kelembagaan yang lebih tepat.
“Yang paling penting adalah menjaga kepercayaan masyarakat. BP Tapera berkomitmen memastikan pengelolaan dana tetap transparan, akuntabel, dan aman selama masa transisi dua tahun sebagaimana ditetapkan MK,” kata Heru.
Terkait program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Heru memastikan BP Tapera tetap menjalankan fungsinya untuk mengoptimalkan dana sehingga bisa memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.
Ia juga menegaskan hingga saat ini belum ada aktivitas penghimpunan tabungan, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, yang dilakukan oleh BP Tapera.