Indonesiainside.id – Program Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilaksanakan selama masa liburan sekolah, dengan fokus utama pada kelompok penerima manfaat dari kalangan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hal ini pun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, karena dinilai menghabiskan anggaran.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa kelompok 3B tidak termasuk dalam skema libur sehingga tetap menerima layanan MBG seperti biasa.
“Yang tidak libur, atau tetap diberikan MBG, itu adalah untuk 3B. Siapa yang mengantar? Ya seperti biasa, para petugas yang selama ini sudah berjalan,” kata Nanik di Yogyakarta, Selasa (23/12).
BGN memahami bahwa perbaikan gizi anak sekolah membutuhkan konsistensi, namun di sisi lain juga menyadari bahwa siswa tengah memasuki masa liburan. Oleh karena itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memberikan opsi kepada sekolah-sekolah penerima manfaat untuk tetap menerima MBG selama libur sekolah jika menghendaki. Hidangan MBG akan diantarkan sesuai permintaan sekolah dalam bentuk makanan kering.
Nanik menegaskan bahwa dalam pelaksanaannya, tidak ada unsur pemaksaan kepada siswa untuk datang ke sekolah selama liburan hanya demi mengambil MBG.
“Jadi anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Silakan saja kalau makanan MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya. Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa. Jadi tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG. Mohon jangan diplintir,” kata Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Antar Kementerian dan Lembaga untuk pengelolaan program MBG itu.
Ia juga meluruskan anggapan yang menyebut bahwa penyaluran MBG saat libur sekolah bertujuan untuk menghabiskan anggaran. Menurut Nanik, justru program MBG berhasil melakukan penghematan anggaran yang signifikan pada tahun 2025.
“Justru sebaliknya, kami menghemat anggaran luar biasa di tahun 2025. Bayangkan, anggaran MBG tahun 2025 itu 71 T, targetnya untuk 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah dan 3B, namun ternyata kami bisa memberi manfaat kepada 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B,” ujarnya.
Penghematan tersebut, lanjut Nanik, terjadi karena tidak semua dapur MBG harus dibangun langsung oleh BGN. Banyak yayasan dan mitra yang bersedia membangun dapur secara mandiri atau yang disebut Dapur Mandiri, sehingga menekan biaya operasional.
“Akhirnya cost yang dikeluarkan BGN hanya untuk program MBG 15 ribu per MBG; gaji karyawan BGN, termasuk SPPI, Ahli Gizi, dan Akuntan di tiap-tiap SPPG, yang saat ini hampir 100 ribu dan tersebar dari Sabang sampai Merauke; dan juga untuk operasional. Data yang saya sampaikan ini bisa dicek ke Kementerian Keuangan,” kata Nanik.
Ia menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras memastikan tidak ada anak Indonesia yang terlewat dari pemenuhan gizi, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pesan Pak Prabowo, tidak boleh satu anak Indonesia pun, baik anak usia sekolah yang berada di jalanan bila belum Sekolah Rakyat, anak-anak di pondok-pondok pesantren baik yang terdaftar di Kementerian Agama maupun yang tidak terdaftar, semua harus dapat makan bergizi gratis,” ujar mantan wartawan senior itu.
Terkait informasi mengenai pemberian makan gratis bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas, Nanik menegaskan bahwa program tersebut bukan bagian dari MBG yang dikelola BGN.
“Program itu masih wacana Kemensos, jadi bukan program BGN ya,” pungkas dia.