Indonesiainside.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya menjaga kualitas layanan publik tetap optimal di tengah penerapan pola kerja fleksibel Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA).
Kebijakan ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 yang mendorong transformasi tata kelola pemerintahan melalui adaptasi cara kerja baru berbasis kinerja.
Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A. Cahyanto menegaskan bahwa perubahan pola kerja tidak akan menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat maupun pelaku usaha.
“Penerapan cara kerja baru bukanlah bentuk penurunan kinerja, melainkan upaya peningkatan efektivitas dan produktivitas berbasis output. Melalui pendekatan ini, ASN di lingkungan Kemenperin didorong untuk lebih fokus pada hasil kerja yang terukur dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme,” kata Eko di Jakarta, dikutip Jumat (10/4).
Ia memastikan seluruh unit kerja tetap beroperasi sesuai standar pelayanan yang berlaku, sebagaimana arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Dengan demikian, pelayanan kepada sektor industri tetap berjalan responsif, tepat waktu, dan tanpa hambatan administratif.
Kemenperin juga memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis data untuk memastikan pencapaian target kinerja tetap terjaga secara transparan dan akuntabel.
Menurut Eko, digitalisasi menjadi tulang punggung dalam transformasi pola kerja ini.
“Digitalisasi menjadi kunci. Kemenperin mengoptimalkan pemanfaatan platform digital mulai dari proses koordinasi internal hingga penyelenggaraan layanan publik teknis. Hal ini memungkinkan proses kerja menjadi lebih cepat, efisien, dan terintegrasi, sehingga kami lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan dunia industri,” paparnya.
Di sisi lain, penerapan kerja fleksibel juga diiringi dengan penguatan efisiensi energi di lingkungan perkantoran. Kemenperin mendorong penghematan penggunaan listrik, air, serta fasilitas operasional lainnya.
Langkah ini tidak hanya bertujuan menekan biaya operasional, tetapi juga mendukung agenda industri hijau dan prinsip pembangunan berkelanjutan (ESG) dalam transformasi sektor manufaktur nasional.
Melalui strategi tersebut, Kemenperin menegaskan kesiapan dalam membangun tata kelola pemerintahan modern yang adaptif dan berdaya saing, sekaligus menjaga iklim investasi dan produktivitas industri tetap kondusif di tengah perubahan pola kerja birokrasi.