Indonesiainside.id – Sebanyak 25 warga yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum mengikuti sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Kantor Wali Kota Jakarta Barat pada Kamis.
Kepala Seksi Operasional dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Jakarta Barat, Sukarlan, menyatakan bahwa sidang tipiring ini merupakan yang terakhir di penghujung tahun 2024.
Sidang ini merupakan hasil penindakan selama satu bulan terakhir. “Mereka yang disidang hasil penindakan selama satu bulan terakhir di delapan wilayah kecamatan di Jakarta Barat,” kata Sukarlan di Jakarta, Kamis.
Sidang yustisi yang dipimpin oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Sutarno, menghadirkan 25 pelanggar dengan jenis pelanggaran seperti perizinan bangunan, rumah kos, dan ketertiban usaha.
Sebanyak 25 pelanggar perda tersebut terdiri atas 14 pelanggar tertib tempat dan usaha tertentu, enam pelanggar tertib peran serta masyarakat, satu pelanggar tertib sungai, saluran, dan kolam, serta satu pelanggar tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum.
Selain itu, ada satu pelanggar tertib jalan, angkutan jalan, dan angkutan sungai, satu pelanggar tertib kesehatan, serta satu pelanggar tertib bangunan.
“Warga yang melanggar dikenakan denda antara Rp500 ribu sampai Rp3 juta,” ujarnya.
Sukarlan menyebutkan, total denda yang terkumpul dari sidang tipiring ini mencapai Rp24 juta, yang akan disetorkan ke Kas Daerah DKI Jakarta.
Ia berharap sidang yustisi terhadap pelanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 ini dapat memberikan efek jera bagi warga, sehingga mereka lebih aktif mengurus perizinan dan mematuhi peraturan daerah.
“Kami memberikan imbauan supaya jangan sampai berulang kali terkena yustisi dan diharapkan mereka mengurus izin agar tidak ditemukan pelanggaran lagi,” tambahnya.