Bimas Katolik dan Gereja Perkuat Sinergi Tangani TPPO dengan Pendekatan Holistik

Indonesiainside.id – Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama (Kemenag) bersama Gereja Katolik memperkuat sinergi dalam upaya penanganan dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kolaborasi ini difokuskan pada penyusunan strategi komprehensif dengan pendekatan holistik untuk menjawab kompleksitas persoalan TPPO yang kian memprihatinkan.

TPPO disebut sebagai salah satu bentuk perbudakan modern sekaligus kejahatan transnasional terorganisasi. Direktur Jenderal Bimas Katolik Kemenag, Suparman, menegaskan bahwa kejahatan ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi manusia yang sangat membahayakan korban.

“Kita harus tajam melihat apa yang dapat kita lakukan pada tahap pencegahan, apa yang kita lakukan ketika TPPO sudah terjadi dan langkah apa yang dapat ditempuh setelah kasus itu terjadi,” ujar Suparman di Batam, dikutip Kamis (27/11).

Ia menilai penanganan TPPO tidak bisa dilakukan secara parsial mengingat kuatnya jaringan pelaku dan sistem yang menopang praktik kejahatan tersebut. Oleh karena itu, langkah penanganan harus berbasis data yang akurat agar solusi yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.

“Saya kira kita perlu memahami data-data mengenai TPPO yang begitu luar biasa dan kian memprihatinkan. Yang kita hadapi ini bukan pelaku sembarangan, tetapi mereka yang memiliki modal, jaringan, dan kemampuan untuk menjalankan kejahatan ini. Mampukah kegiatan selama empat hari ini menghasilkan rekomendasi yang benar-benar berkualitas untuk mengatasi semua itu?” imbuhnya.

Suparman juga menyoroti fakta bahwa sebagian besar korban TPPO berasal dari keluarga miskin. Faktor ekonomi menjadi pemicu utama, sehingga Ditjen Bimas Katolik mulai mengembangkan pola kerja yang lebih inovatif dan tidak konvensional.

“Bimas Katolik sudah mulai bergerak out of box yakni dengan memastikan umat Katolik memiliki akses ke program-program Pemerintah. Kami sudah sampaikan kepada para Kabid/Pembimas Katolik dan penyuluh di seluruh Indonesia bahwa tugas mereka adalah mencermati umat Katolik yang masuk dalam database kemiskinan apakah mereka sudah mendapatkan akses ke program-program Pemerintah atau belum. Bahkan bantuan Natal Nasional harus juga menyentuh dan membantu keluarga-kelurga korban TPPO,” papar Suparman.

Ia menegaskan, penanganan TPPO tidak bisa hanya bertumpu pada satu lembaga, melainkan membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan lintas kementerian/lembaga.

“Kita sudah banyak memberikan bantuan pembangunan gereja tapi urusan TPPO masih belum maksimal. Semua harus bergerak bersama. Itulah alasannya mengapa pendekatan yang dipilih adalah pendekatan holistik, artinya penanganan TPPO tidak bisa hanya dibebankan pada satu instansi saja, melainkan harus melibatkan seluruh instansi, lintas Kementerian/Lembaga,” sambungnya.

Dalam konteks peran Gereja, Suparman menilai Gereja Katolik memiliki posisi strategis karena tingkat kepercayaan umat yang tinggi kepada para pemimpin rohani. Kondisi ini menjadi peluang besar untuk memperkuat mekanisme pelaporan dan pendampingan korban.

“Umat korban TPPO sering kali lebih percaya kepada pastor dibandingkan institusi lain. Karena itu, jika umat melapor, gereja dapat memfasilitasi mereka untuk menyampaikan laporan ke instansi atau kementerian terkait. Bimas Katolik tentu siap membantu. Setiap keluhan dari korban harus ditanggapi dengan cepat dan serius,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar