Bencana Sampah Bantargebang Harus Jadi Titik Balik Pengelolaan Sampah Jakarta

Indonesanside.id – Tragedi longsor sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, dinilai menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk segera membenahi tata kelola sampah di Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Peristiwa yang terjadi usai hujan deras pada Minggu (8/3/2026) itu menyebabkan tujuh orang meninggal dunia dan enam lainnya selamat setelah tertimbun longsoran gunungan sampah.

Organisasi lingkungan Greenpeace Indonesia menegaskan bahwa bencana tersebut menunjukkan ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir (TPA) sudah tidak lagi aman maupun berkelanjutan. Sistem pengelolaan sampah dinilai harus bergeser dari pola “buang-kumpul” menuju pengurangan sampah dari sumbernya.

Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar, mengatakan pemerintah perlu memperbaiki tata kelola sampah mulai dari pengurangan sampah organik rumah tangga, pemilahan dari sumber, hingga penyediaan infrastruktur pemilahan di tingkat RW.

“Bantargebang tidak bisa lagi dipandang sekadar tempat pembuangan sampah. Di sana ada pekerja dan warga yang hidup berdampingan dengan gunungan sampah setiap hari,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya implementasi kebijakan daerah seperti Pergub DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga agar tidak berhenti hanya sebagai regulasi administratif.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sempat meninjau langsung lokasi kejadian dan menyampaikan belasungkawa kepada para korban. Namun, pernyataannya yang mempertanyakan mengapa masih ada warga bekerja saat hujan ekstrem menuai kritik.

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menilai pernyataan tersebut menunjukkan kurangnya empati terhadap kondisi para pemulung dan pekerja sampah.

“Pemulung adalah aktor paling penting dalam rantai ekonomi sampah. Mereka membantu mengurangi sampah harian Jakarta, tetapi masih hidup dalam kerentanan kesehatan, ekonomi, hingga ancaman keselamatan kerja akibat krisis iklim,” kata Jeanny.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mulai serius mendukung solusi berbasis komunitas yang selama ini kerap diabaikan. Padahal, Jakarta telah memiliki sejumlah payung hukum seperti Pergub Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon serta Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelibatan Masyarakat dalam Pengolahan Sampah.

Bantargebang Jadi Sorotan Dunia

Di tengah tragedi longsor tersebut, TPST Bantargebang juga tengah menjadi sorotan internasional setelah tercatat sebagai penyumbang emisi gas metana terbesar kedua di dunia pada sektor limbah sepanjang 2025. Temuan itu berasal dari laporan UCLA School of Law bertajuk Spotlight on the Top 25 Methane Plumes in 2025: Landfills.

Berdasarkan data satelit Carbon Mapper yang menggunakan instrumen Tanager-1 milik Planet Labs dan EMIT NASA, TPST Bantargebang tercatat melepaskan sekitar 6,3 ton gas metana per jam ke atmosfer. Angka tersebut hanya berada di bawah lokasi pembuangan sampah Campo de Mayo di Buenos Aires, Argentina, dengan emisi 7,6 ton per jam.

Metana merupakan gas rumah kaca yang memiliki dampak pemanasan global jauh lebih kuat dibanding karbon dioksida dalam jangka pendek. Tingginya emisi dari Bantargebang menjadi indikasi bahwa sistem pengelolaan sampah terbuka (open dumping) masih mendominasi dan belum mampu mengendalikan pembusukan sampah organik secara aman.

TPST Bantargebang sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu gunungan sampah terbesar di dunia yang menampung limbah harian dari Jakarta dan sekitarnya sejak 1989.

Greenpeace menilai tragedi longsor dan tingginya emisi metana seharusnya menjadi momentum besar bagi pemerintah untuk meninggalkan pola pengelolaan sampah lama dan beralih pada sistem yang lebih berkeadilan, rendah emisi, dan berpihak pada masyarakat terdampak.

Tinggalkan Komentar