Indonesiainside.id – Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menegaskan bahwa pengelolaan sampah menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing dan reputasi Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia. Menurutnya, peningkatan kunjungan wisatawan harus diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang baik agar pariwisata Bali tetap berkelanjutan.
Menurutnya, pertumbuhan sektor pariwisata yang ditandai dengan meningkatnya kunjungan wisatawan dan investasi, khususnya penanaman modal asing, memang memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga memunculkan tantangan baru terkait pengelolaan lingkungan.
“Capaian tersebut juga menghadirkan tantangan yang semakin besar terhadap pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan destinasi, terutama terkait persoalan sampah,” kata Ni Luh Puspa dalam keterangannya, Rabu (10/6).
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup, Provinsi Bali menempati peringkat kedelapan penyumbang timbulan sampah nasional. Sampah terbesar berasal dari sektor rumah tangga yang mencapai 73,97 persen, disusul sektor perniagaan dan kawasan komersial.
Kontribusi terbesar timbulan sampah berasal dari Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Badung yang juga merupakan pusat aktivitas pariwisata di Pulau Dewata.
Ni Luh mengatakan persoalan sampah di Bali bahkan menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Dalam rapat koordinasi nasional awal tahun 2026, Presiden disebut secara khusus menyoroti persoalan sampah di Bali sebagai salah satu wilayah prioritas penanganan lingkungan.
“Hal ini menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap kondisi lingkungan dan kebutuhan mendasar masyarakat,” katanya.
Menurut Wamenpar, persoalan sampah tidak bisa dipandang semata sebagai isu pariwisata. Pengelolaan sampah juga berkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat, kesehatan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah sehingga membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam setahun terakhir, Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Lingkungan Hidup terus mengawal pengelolaan sampah, khususnya di sektor hotel, restoran, dan kafe. Dari hasil identifikasi di lapangan, masih ditemukan sejumlah tantangan, mulai dari pengelolaan sampah organik di hotel dan TPS 3R, penumpukan sampah akibat penutupan TPA Suwung, hingga pengelolaan limbah B3 yang terkendala tingginya biaya transportasi karena fasilitas pengolahan berada di luar Bali.
Selain itu, meskipun regulasi telah mewajibkan sektor HOREKA mengelola sampah secara mandiri, implementasinya dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PP Nomor 81 Tahun 2012 yang mengharuskan pemilahan sampah ke dalam lima kategori.
Meski demikian, hasil evaluasi menunjukkan sebagian besar pelaku usaha telah mulai menerapkan pengelolaan sampah baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Tercatat lebih dari 67 persen pelaku usaha menggunakan jasa perusahaan swasta dalam pengelolaan sampah.
Karena itu, pelaku usaha berharap adanya informasi yang lebih jelas terkait vendor atau pihak ketiga yang telah memiliki sertifikasi dari dinas lingkungan hidup sehingga pengelolaan sampah dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk memperkuat pengelolaan sampah di sektor pariwisata, Wamenpar menilai diperlukan sejumlah langkah strategis. Di antaranya peningkatan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, penyelarasan pemahaman regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan.
Ia juga menilai pendekatan pembinaan dan edukasi perlu lebih diutamakan dibandingkan pemberian sanksi hukum, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan kebutuhan menjaga keberlangsungan usaha pariwisata.
“Melalui diskusi ini, kami berharap industri HOREKA semakin memahami aturan, regulasi, dan mekanisme yang tepat dalam pengelolaan sampah sehingga dapat mendukung terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” tandas Ni Luh Puspa.