KPPU-PPATK Perkuat Pencegahan TPPU Transaksi Merger dan Akuisisi

JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggandeng Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menangani dan mencegah tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam transaksi merger dan akuisisi. Selain itu, kedua lembaga juga akan meningkatkan koordinasi dalam penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kerja sama antara KPPU dan PPATK ini telah terjalin sejak tahun 2010. Kedua lembaga telah melakukan berbagai kegiatan pertukaran informasi, khususnya dalam proses pembuktian dan eksekusi atas Putusan KPPU. Hanya saja, KPPU menilai bahwa lingkup kegiatan yang dilaksanakan masih belum luas dan menjangkau berbagai aspek preventif.

“Pelaksanaan tugas KPPU sangat berkaitan dengan PPATK, khususnya dalam hal pembuktian kartel atau persekongkolan melalui aliran dana Perusahaan. Terutama merger dan akuisisi maupun penguasaan pasar yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang, penentuan besaran denda, hingga pada pelanggaran kemitraan UMKM,” ujar Ketua KPPU M Fanshurullah Asa usai bertemu dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana beberapa waktu lalu di kantor KPPU di Jakarta.

Hasil pertemuan tersebut menyepakati bahwa isu tindak pidana pencucian uang sangat berkaitan dengan pelanggaran hukum persaingan usaha. Karena itu, baik KPPU maupun PPATK menegaskan perlunya memperkuat koordinasi antara kedua lembaga. Tujuannya untuk mendeteksi potensi tindak pidana tersebut dalam mempengaruhi persaingan bisnis di pasar, khususnya berkaitan dengan transaksi merger dan akuisisi.

“Transaksi akuisisi oleh perusahaan dapat digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang. Jadi, penting bagi KPPU untuk mengetahui penerima manfaat dari suatu transaksi,” tegas Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Fanshurullah memaparkan bahwa KPPU tidak bisa berjalan sendirian dalam menjalankan tugas sehingga butuh bantuan dari segala lini. Tidak terkecuali dari PPATK terutama berkaitan dengan analisis transaksi keuangan dan laporan transaksi keuangan sesuai kewenangan PPATK.

Ke depan, kerja sama ini akan dikuat di bidang penegakan hukum, diskusi atau penelitian terkait hubungan tindak pidana pencucian uang dan persaingan usaha, pengawasan kemitraan, sharing knowledge, maupun pelatihan bersama, khususnya dalam mendukung prioritas KPPU.

“Kami berharap PPATK dapat membantu KPPU untuk melakukan proses penegakan hukum lebih dalam lagi. Khususnya pada sektor-sektor seperti tender, digital, energi, pangan, dan e-commerce,” pungkas Ketua KPPU.

Tinggalkan Komentar