Ini Dasar Hukum Pemerintah Ubah Lagi Iuran BPJS Kesehatan

Indonesiainside.id, Jakarta –  Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang mengurus legalitas, Indra Budi Sumantoro, mengatakan bahwa keputusan Perpres No.64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No.82/2018 tentang Jaminan Kesehatan sesuai undang-undang. Keputusan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (UU BPJS) dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Sehingga, pemerintah bisa melakukan penyusunan iuran dan manfaat di tengah krisis keuangan. Atas nama keberlangsungan program BPJS Kesehatan dan hak peserta BPJS Kesheatan.

“Kemudian juga dalam pasal 65 ayat 3 UU BPJS itu dinyatakan, dalam hal krisis keuangan dan kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian. Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan program jaminan sosial. Di dalam penjelasannya dinyatakan bahwa tindakan khusus itu dapat berupa penyusunan iuran dan manfaat,” ujar Indra, dalam media brifieng, Kamis (14/5).

“Ini memperhatikan azas SJSN itu sendiri, ada tiga azas, azas kemanusian, azas keadilam dan azas manfaat. Di dalam UU SJSN di pasal 2 itu, dimaksudkan bahwa untuk menjamin keberlangsungan program dan hak peserta. Jadi kita di UU sendiri mengedepankan kedua hal tersebut bahwa misalnya tidak hanya hak peserta saja harus perhatikan keberlangsungan program,” kata Indra.

Oleh karena itu, menurut Indra, Perpres No.64/2020 sudah sejalan sesuai uu berlaku, yaitu UU BPJS dan UU SJSN.

“Kalau ada yudisial review lagi, harus dilakukan tindakan hukum juga,” ucap Indra.

Sementara itu, Politikus Partai Gerindra, Iwan Samule berjanji bakal mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Oktober 2019, Jokowi naikkan iuran BPJS Kesehatan lewat Perpres No.75/2019. Tapi, MA batalkan kenaikan tersebut. Sekarang bikin lagi Perpres No.64/2020 naikkan BPJS. Perppu 1/2020 pun Cacat Hukum. Kami akan gugat ke MK stelah diberi Nomor UU. Pemerintah semena-mena, rakyat masih happy. Aneh!” Kata Iwan melalui laman resminya.

Sebelumnya, Joko Widodo menandatangani Perpres No.64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No.82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres itu, Joko Widodo menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan setelah MA membatalkan kenaikan iurannya pada Februari 2020 lalu.

Berdasarkan Pasal 34 Perpres itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebagai berikut:

Pertama, iuran Kelas I sebesar Rp150.000 per orang per bulan dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta.

Kedua, iuran Kelas II sebesar Rp100.000 per orang per bulan dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta. Ketiga, iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp25.500, tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp35.000.(PS)

Tinggalkan Komentar