Indonesiainside.id – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memerintahkan para gubernur dan kepala daerah terkait untuk segera menetapkan upah minimum di wilayah masing-masing, dengan batas waktu paling lambat 24 Desember 2025.
“Dewan Pengupahan Daerah akan mengusulkan kepada pimpinan daerah masing-masing untuk kemudian ditetapkan oleh gubernur. Batas waktunya tanggal 24 Desember 2025,” ujar Yassierli saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (17/12).
Yassierli optimistis para kepala daerah mampu menetapkan upah minimum dalam waktu sepekan. Optimisme tersebut didasarkan pada penggunaan formula yang pada prinsipnya sama dengan aturan sebelumnya, meskipun terdapat penyesuaian pada besaran koefisien.
Formula penentuan upah minimum yang digunakan adalah inflasi ditambah dengan hasil perkalian pertumbuhan ekonomi dan Alfa. Dalam peraturan terbaru, rentang Alfa ditetapkan sebesar 0,5-0,9 poin, meningkat dibandingkan ketentuan sebelumnya yang berada di kisaran 0,1-0,3 poin.
“Jadi hanya Alfa-nya yang berbeda,” kata Yassierli.
Untuk memastikan penetapan upah minimum berjalan tepat waktu, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pendampingan terhadap sejumlah provinsi yang membutuhkan dukungan teknis dalam proses penetapan nilai upah minimum.
Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah memfasilitasi sosialisasi kebijakan upah minimum provinsi (UMP) dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada para kepala daerah. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh para gubernur, bupati, wali kota, serta kepala dinas ketenagakerjaan dari berbagai daerah di Indonesia.
“Forum itu sangat penting bagi kami untuk menyosialisasikan kepada para gubernur. Hadir juga bupati dan wali kota se-Indonesia, ada beberapa yang kepala dinas ketenagakerjaannya hadir,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) terkait kenaikan upah minimum dengan formula baru, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan Alfa dengan rentang 0,5-0,9 poin.
Aturan tersebut sekaligus mengubah ketentuan sebelumnya yang tertuang dalam PP Nomor 51 Tahun 2023. Pada Pasal 26 ayat (6) PP tersebut, rentang Alfa ditetapkan sebesar 0,1-0,3 poin.
Dalam PP terbaru, gubernur diwajibkan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Selain itu, gubernur juga wajib menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) serta dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).
“Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP Pengupahan ini menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” pungkas Yassierli.