Indonesiainside.id – Kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang rumah sakit kembali mengguncang publik. Seorang dokter residen anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) ditahan setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung.
Kasus yang semula hanya melibatkan satu korban, kini berkembang setelah dua perempuan lainnya, masing-masing berusia 21 dan 31 tahun, mengaku menjadi korban tindakan bejat yang dilakukan pada 10 dan 16 Maret 2025. Ketiganya kini tengah menjalani proses hukum, dan perhatian nasional pun tertuju pada kasus ini.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) turun tangan dan memastikan pengawalan ketat terhadap proses hukum serta pemulihan korban.
“Kami berkomitmen untuk mengawal proses hukum dan pemulihan korban, serta memastikan hak-hak korban dipenuhi secara menyeluruh,” ujar Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, dikutip Sabtu (12/4).
Lebih jauh, Arifah menyoroti pentingnya rumah sakit sebagai tempat yang seharusnya memberikan rasa aman, bukan sebaliknya.
“Kejadian ini menjadi peringatan bagi masyarakat bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk di ruang publik yang seharusnya menjadi tempat aman bagi kita semua. Tidak ada satu pun perempuan pantas menjadi korban kekerasan seksual,” tegasnya.
Kementerian juga mendorong agar sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual diperkuat di institusi-institusi publik, seperti rumah sakit dan kampus, agar tidak ada lagi celah bagi pelaku untuk beraksi.
Saat ini, tersangka berinisial PAP (31) telah resmi ditahan oleh Polda Jawa Barat. Ia merupakan peserta PPDS FK Unpad yang bertugas di RSHS Bandung ketika kasus ini terjadi. Kejadian memilukan ini memantik diskusi luas mengenai sistem pengawasan dan perlindungan pasien di dunia medis, khususnya di lingkungan pendidikan dokter spesialis.
KemenPPPA menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa intervensi dan dengan keberpihakan penuh kepada korban. Di sisi lain, masyarakat diingatkan untuk terus menyuarakan pentingnya budaya aman dan bebas kekerasan, terutama di tempat-tempat pelayanan publik.