Indonesiainside.id – Nasib Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) tengah berada di ujung tanduk. Usai mencuatnya kasus dugaan korupsi yang kini disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung, ikon wisata kota tersebut ditutup untuk waktu yang belum ditentukan. Di tengah kekosongan pengelolaan, muncul kekhawatiran soal dampak ekonomi dan keberlangsungan fasilitas publik ini.
Ekonom Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi menekankan pentingnya kejelasan hukum dalam transisi pengelolaan Bandung Zoo agar aset dan fungsi sosial-ekonominya tidak terabaikan.
“Jadi harus clear dulu persoalan masalah hukumnya, sambil berproses ditentukan dulu dalam masa transisi siapa pengelola dengan aturan yang jelas, karena kan di objek wisata ini ada hak Pemkot Bandung, hak masyarakat juga, karenanya harus ada yang bertanggung jawabnya,” ujar Acuviarta, dikutip ANTARA, Senin (18/8).
Menurutnya, pemerintah tidak bisa serta merta mengambil alih operasional kebun binatang karena keterbatasan sumber daya dan instrumen teknis. Ia menilai kolaborasi dengan pihak ketiga yang memiliki legal standing kuat adalah solusi terbaik.
“Saya kira sepanjang legal standingnya bagus, perjanjiannya bagus enggak masalah itu dikerjasamakan. Karena kalau dikelola Pemkot juga mungkin nantinya bukan tambah bagus, malah bisa jadi tambah buruk karena kendala sumber daya tadi,” jelasnya.
Penutupan sementara kebun binatang ini, lanjut Acuviarta, berpotensi menggerus pendapatan daerah yang nilainya ditaksir mencapai Rp500 juta hingga Rp1 miliar per bulan. Namun, ia menekankan bahwa urgensi sebenarnya bukan hanya soal kehilangan potensi pendapatan jangka pendek, tetapi memastikan manajemen yang akuntabel dan berkelanjutan.
“Tetapi kan bukan masalah besar kecilnya ya bahwa kemudian Kebun Binatang itu harus bagus dulu gitu kan ya. Dengan adanya pengelola yang jelas, nanti mungkin kewajiban ke daerah per tahun untuk awal itu bisa diinvestasikan untuk ditingkatkan dulu biar bertambah bagus kebun binatang, nah di situ kan tentu ya nilai ekonominya akan semakin besar kan begitu,” tuturnya.
Pemerintah Kota Bandung sendiri telah menunjuk Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI) untuk menangani sementara pemeliharaan satwa. Namun, belum ada kepastian kapan kebun binatang akan kembali dibuka dan siapa pengelola definitifnya.