Indonesiainside.id – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa kebijakan implementasi kewajiban sertifikasi halal atau Wajib Halal Oktober 2026 tidak semata-mata dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban regulatif. Lebih dari itu, kebijakan tersebut merupakan instrumen strategis negara untuk melindungi masyarakat, meningkatkan kualitas produk, serta memperkuat daya saing ekonomi halal nasional.
“Sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban regulatif, tetapi instrumen strategis untuk melindungi konsumen, meningkatkan daya saing produk, dan memperkuat ekonomi halal nasional,” tegas Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, dikutip Jumat (2/1).
Babe Haikal, sapaan akrabnya, memandang kebijakan halal memiliki makna yang lebih luas dalam kerangka pembangunan nasional. Ia mengaitkan pentingnya jaminan produk halal dengan nilai luhur dalam syair Indonesia Raya, Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.
Menurutnya, jaminan produk halal, khususnya pada sektor pangan dan konsumsi sehari-hari, merupakan bagian dari ikhtiar negara dalam membangun kualitas jiwa dan raga masyarakat Indonesia agar sehat, kuat, dan berdaya saing.
“Produk halal tidak hanya memenuhi aspek kehalalan sesuai ketentuan agama, tetapi juga menekankan prinsip kebersihan, keamanan, higienitas, dan kualitas. Semua itu menjadi fondasi penting bagi ketahanan sumber daya manusia,” pungkasnya.
BPJPH menilai, penerapan Wajib Halal Oktober 2026 juga akan mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan standar produksi, sehingga produk Indonesia semakin kompetitif di pasar domestik maupun global, seiring berkembangnya ekosistem ekonomi halal dunia.