Indonesiainside.id, Jakarta – Direkorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengubah tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) mulai Senin (2/3) ini. Wajib pajak yang terdaftar ke depan bisa ditangani oleh account representative baru.
Ditjen Pajak menyatakan, perubahan ini menjadi bagian dari program penataan organisasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan pajak. Perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama yang mulai berlaku 1 Maret 2020 adalah tahap pertama dari program penataan organisasi tersebut.
“Penataan KPP Pratama ditujukan untuk lebih memperluas basis perpajakan,” ungkap Ditjen Pajak dalam pernyataan resminya, Senin (2/3).
Penataan itu antara lain dilakukan melalui penggabungan fungsi edukasi, pelayanan dan pemrosesan permohonan wajib pajak untuk efisiensi dan perbaikan layanan. Kedua, penggabungan fungsi ekstensifikasi, pengawasan, dan pengumpulan data lapangan, serta memperbesar jumlah pegawai di area tersebut.
Sementara, penataan akan mengubah jumlah, tugas, dan fungsi KPP Pratama dan KPP Madya. KPP Pratama akan difokuskan pada perluasan basis pajak serta peningkatan jumlah dan kualitas data lapangan.
“Selanjutnya sejumlah KPP Madya baru akan dibentuk agar DJP dapat lebih fokus mengawasi kepatuhan wajib pajak strategis,” tulis pernyataan itu lagi.
Wajib pajak yang disasar adalah mereka yang memiliki dampak besar terhadap penerimaan di suatu wilayah. Tahap ini diharapkan dapat terlaksana pada semester II Tahun 2020. (AIJ)