Pengamat : Benahi Tata Niaga Impor Pangan

Oleh : Eko P |

Data Ombudsman menyebut impor komoditas pangan di era Jokowi melampaui masa Presiden SBY.

Indonesiainside.id, Jakarta — Pemerintah diminta membenahi kekacauan tata niaga impor pangan nasional terutama yang terkait dengan tata produksi, distribusi, serta konsumsi. Juga permasalahan mengenai data pangan yang selama ini masih kerap disorot berbagai pihak.

“Temuan BPK tahun 2018 menyebutkan bahwa ada sengkarut terkait dengan tata niaga impor pangan,” kata Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti, di Jakarta, Jumat (15/2).

Menurut Rachmi Hertanti, hasil pemeriksaan BPK menemukan sebanyak sembilan kesalahan, di mana permasalahan itu antara lain persetujuan impor tanpa pembahasan di rapat koordinasi antar kementerian, tidak kuat dalam menganalisis kebutuhan, hingga lemahnya pengawasan terhadap realisasi impor.

Selain itu, persoalan agenda pembangunan infrastruktur yang dipilih juga telah berdampak terhadap sektor pangan. Aktivitas investasi di Indonesia guna meningkatkan daya saing Indonesia dikatakan telah berkontribusi pula terhadap hilangnya akses petani terhadap sumber daya ekonominya.

“Bahkan, penguasaan lahan ke tangan korporasi pun meningkat yang kemudian berbanding terbalik dengan penguasaan lahan bagi petani,” katanya.

Di sisi yang lain, menurut dia, juga terjadi penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 3,52 juta orang. Pada 2016, angka tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian sebesar 39,22 juta orang, dibandingkan dengan tahun 2018 hanya sebesar 35,70 juta orang.

Dari segi pendapatan, lanjutnya, rata-rata upah di sektor pertanian masih memiliki nilai upah di bawah rata-rata upah nasional 2018, yakni sebesar 1,76 juta. Bahkan, data BPS juga menunjukan bahwa petani lokal 88,27 persen adalah pekerja informal.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan peringatan dini kepada pemerintah terhadap tata kelola implementasi kebijakan yang berkaitan dengan empat komoditas pangan yaitu beras, gula, garam, dan jagung.

Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih menyebut hasil temuan dari lembaganya mengenai perbandingan total impor pangan sejumlah komoditas antara zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Temuan ini disampaikan dalam diskusi bertema “Jokowi Raja Impor?” di Sekretariat Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
“Ini adalah data yang ditemukan Ombudsman, mau disampaikan pada BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandi ataupun TKN (Tim Kampanye Nasional) Jokowi-Ma’ruf, intinya sama,” kata Alamsyah seperti dilansir Tempo.

Ada empat komoditas yang dipantau oleh Ombudsman terkait pelayanan publik dalam hal komoditas pangan, yaitu beras, gula, jagung, dan garam.

Terkait beras, pada lima periode kedua dari era Presiden SBY, total impor 6,6 juta ton, sementara dalam empat tahun, Jokowi sudah mengimpor 4,7 juta ton. “Jadi tergantung tahun ini, apakah masih ada impor,” sebutnya.

Kedua terkait dengan komoditas gula. Presiden SBY pada lima tahun periode kedua mengimpor 12,7 juta ton. Tapi Jokowi sudah mengimpor gula sebanyak 17,2 juta ton. Pada tahun ini pun, Ombudsman memperkirakan Jokowi bakal kembali mengimpor gula pada jenis tertentu yang belum bisa dipenuhi oleh gula lokal.

“Jadi Pak Jokowi lebih banyak 4,5 juta ton, nanti kami akan lihat kenapa demikian,” sambungnya.

Ketiga yaitu impor jagung, dari data memang tidak melonjak drastis karena sejak 2015, pemerintah menerapkan kebijakan substitusi industri pakan dari jagung ke gandum. Tapi secara total, Jokowi telah mengimpor 12,5 juta ton jagung dan gandum untuk kebutuhan pakan hingga 2018. Sedangkan, SBY mengimpor sebanyak 12,9 juta ton.

“Kami memperkirakan impor jagung tahun 2019 akan melampaui capaian selama masa pemerintahan kedua SBY,” tegasnya.

Keempat yakni berhubungan dengan komoditas garam. Pada era kepemimpinan Presiden SBY impor mencapai 11,3 juta ton, sedangkan Jokowi pada periode pertama kepemimpinannya sudah mengimpor sebanyak 10 juta ton.

Itu belum impor pada 2019 untuk memenuhi kebutuhan industri. Diperkirakan akan ada impor garam melebihi 2 juta ton lagi.

Dari data itu, kata Alamsyah, jumlah impor masa pemerintahan Jokowi lebih banyak dibandingkan dengan masa pemerintahan SBY.

Dijelaskannya, total impor jagung dan garam di masa Jokowi masih lebih rendah dari SBY. Namun, ini merupakan perbandingan 5 tahun kedua SBY dan 4 tahun Jokowi. Menurut dia, impor akan lebih banyak karena Jokowi tidak bisa menghindar dari komoditas seperti gula, garam, dan jagung di 2019.

“Itu mengapa, saya katakan 3 lawan 1,” paparnya.

Alamsyah pun menyebut, di awal periode, pemerintahan Jokowi optimistis untuk mencapai target swasembada sejumlah komoditas pangan dalam waktu tiga tahun. Tapi setelah tahun pertama, barulah diketahui banyak data yang belum akurat. (EPJ/Ant)

Tinggalkan Komentar