Indonesiainside.id, Jakarta – Nama mantan Wakil Panglima TNI, Jenderal (Purn) Fachrul Razi tengah menjadi sorotan. Dia diangkat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Agama (Menag) menggantikan Lukman Hakim Saifuddin untuk periode 2019-2024.
Kekhawatiran masyarakat muncul karena Fachrul seharusnya berada pada pos hukum atau pertahanan. Namun Jokowi menempatkannya dia di pos Kemenag.
Para tokoh Islam, ormas Islam, dan kiai tidak perlu kecewa. Alasannya, Menag memang tak harus mufti agama atau ahli agama. Begitu pandangan sejarawan Universitas Padjajaran (Unpad), Tiar Anwar Bahtiar.
Menurut dia, tugas semua kementerian sama, meskipun nomenklaturnya Kementerian Agama. Menteri agama, kata dia, tidak harus dipegang ahli agama atau mufti. Yang terpenting, Menag memiliki skil leadership dan manajerial yang baik serta tahu masalah-masalah yang ada di dalam kementerian yang bersangkutan.
“Menteri agama itu bukan mufti agama yang harus paham ilmu-ilmu agama. Menteri agama juga bukan wakil Ormas (organisasi masyarakat) tertentu, sehingga harus berasal dari Ormas,” kata Tiar di Jakarta, saat dihubungi, Rabu (23/10).
Menurut dia, Indonesia ini sudah dua kali punya Menag dari militer. Pertama, Alamsyah Ratu Prawiranegara dan kedua Tarmizi Taher.
“Mereka cukup sukses menjadi menag pada masanya,” katanya.
Menurut dia, kalau Fachrul Razi mumpuni untuk menakhodai Kemenag, mungkin akan bisa sukses seperti pendahulunya. “Jadi, kita lihat saja kinerja Menteri Agama sekarang ini. belum bisa kita nilai sebelum kelihatan kerjanya,” ujarnya.
Soal kekhawatiran bahwa menteri dari militer ini akan dijadikan alat untuk menekan umat Islam dengan isu radikalisme, lihat saja nanti. Siapa pun menterinya, kata dia, umat Islam tetap harus waspada. (Aza)