Indonesiainside.id, Jakarta – Sekitar 30 ribu buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (20/1) besok untuk menolak Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Selain itu, ribuan buruh juga akan melanjutkan aksi di depan Kantor Pusat PT Jasa Marga.
Ketua Harian KSPI, Muhamad Rusdi menjelaskan, aksi di depan Kantor Jasa Marga dilakukan karena Direksi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (PT JLJ) sebagai anak perusahaan PT Jasa Marga (Persero), Tbk telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dinilai melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Mirah Sumirat.
Mirah Sumirat adalah pekerja di PT JLJ, yang juga aktivis serikat pekerja dan menjabat sebagai presiden Serikat Karyawan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (SK JLJ) dan presiden ASPEK Indonesia. Selain itu, Mirah adalah pembina Jamkes Watch KSPI, president Women Committee UNI Asia Pacific, pengurus pusat UNI Global Union, dan wakil ketua dari unsur pekerja/buruh di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (2016-2019).
Informasi yang diterima KSPI, PHK sepihak dilakukan terhadap Mirah Sumirat oleh Direksi PT JLJ tanpa pernah melakukan perundingan bipartit, tanpa mediasi, dan tanpa penetapan pengadilan. PHK sepihak tanpa penetapan pengadilan, kata Rusdi, adalah melanggar UU Ketenagakerjan dan UU PPHI, karenanya batal demi hukum.
“Sejak 2008, Mirah Sumirat menjalankan aktivitas berserikat sebagai presiden SK JLJ, tanpa ada permasalahan dari manajemen, karena saat itu manajemen masih menghargai aktivitas berserikat,” kata Rusdi, Ahad (19/1).
Aktivitas berserikat Mirah Sumirat mulai dipermasalahkan oleh manajemen PT JLJ, sejak Mirah Sumirat bersama ASPEK Indonesia pada September 2017, melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang akan menerapkan 100 persen gardu tol otomatis (GTO) di seluruh jalan tol.
Pada 30 Oktober 2017, Mirah Sumirat diberikan surat peringatan pertama (SP1) karena dianggap tidak melaksanakan pekerjaan. “Padahal selama ini Mirah Sumirat menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengurus serikat pekerja dan tak pernah dipermasalahkan,” ujar Rusdi.
Pada 12 Maret 2018, Mirah Sumirat diberikan SP2 karena alasan tidak mengikuti medical check up atau pemeriksaan kesehatan. Padahal, dalam peraturannya tidak ada ketentuan sanksi bagi pekerja yang tidak mengikuti medical check up. Setelah SP1 dan SP2, Mirah Sumirat tidak pernah diberikan SP3, surat skorsing, surat konseling, maupun surat pemutusan hubungan kerja
“PHK sepihak dilakukan hanya dengan Surat Keputusan Direksi PT JLJ Nomor 119/KPTS-JLJ/IV/2019 tertanggal 18 April 2019 tentang PHK, yang tidak pernah diberikan oleh Manajemen PT JLJ kepada Mirah Sumirat,” ungkapnya.
Oleh karena itu, menurut Rusdi, PHK sepihak oleh Direksi PT JLJ terhadap Mirah Sumirat, patut diduga sebagai tindakan pemberangusan serikat pekerja (union busting), yang melanggar hak kebebasan berserikat sebagaimana telah dijamin UU SP/SB.
Dalam aksi besok, ASPEK Indonesia dan KSPI menuntut mencabut Surat Keputusan Direksi PT JLJ Nomor 119/KPTS-JLJ/IV/2019 tertanggal 18 April 2019 tentang PHK. Para pengunjuk rasa juga menuntut PT JLJ mempekerjakan kembali Mirah Sumirat. Para peserta aksi juga menolak ‘program penugasan paksa’ kepada pekerja tetap PT JLJ untuk bekerja di perusahaan lain (PT Hutama Karya, dan lain-lain) yang dilakukan oleh manajemen PT JLJ lewat perintah lisan dan tanpa adanya surat tugas; tanpa kepastian jangka waktu penugasan, dan; tanpa jaminan keberlanjutan pekerjaan di PT JLJ.
“Kami menolak ‘program pensiun khusus’ yang dilakukan secara sepihak oleh PT JLJ, yang tidak ada dalam PKB, dan tidak pernah dirundingkan atau disepakati bersama serikat pekerja,” ucap Rusdi.
Dia menegaskan, program pensiun khusus sangat merugikan pekerja. Karenanya, KSPI meminta Direksi PT JLJ tetap memberlakukan pensiun dini sesuai PKB yang berlaku.
“Kami menolak adanya perlakuan diskriminasi upah dan hak atas kesejahteraan terhadap lebih dari 300 pekerja tetap, berupa pembayaran bonus, uang makan, uang transport. Seharusnya kesejahteraan pekerja diberikan sesuai PKB yang berlaku,” ujarnya.
KSPI juga mendukung penuh Menteri BUMN untuk dapat membenahi seluruh BUMN. “Ini guna memperbaiki dan memaksimalkan peran BUMN dalam meningkatkan perekonomian bangsa dan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia,” kata Rusdi. (AIJ)