Indonesiainside.id – Sebanyak 20 ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia akan menggelar aksi demonstrasi pada 29-30 Desember 2025. Aksi tersebut dipusatkan di dua lokasi, yakni Istana Negara, Jakarta, dan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.
Aksi ini merupakan tindak lanjut atas penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) tahun 2026 di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat yang dinilai tidak berpihak kepada buruh.
“Aksi massa ini merupakan bentuk protes terhadap penetapan UMP dan UMSP 2026 di Jakarta dan Jawa Barat yang kami nilai tidak adil,” ujar Presiden FSP ASPEK Indonesia, Abdul Gofur dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/12).
Menurut Gofur, para buruh mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menginstruksikan para kepala daerah agar merevisi penetapan upah minimum dengan mengacu pada 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Ia menilai kebijakan pengupahan saat ini telah mengorbankan daya beli masyarakat kecil. Gofur juga menyoroti ketimpangan upah antara Jakarta dan daerah penyangga yang dinilai tidak masuk akal.
“Adalah sebuah ketimpangan yang tidak masuk akal ketika UMP Jakarta justru lebih rendah dibandingkan UMK daerah penyangga seperti Kota Bekasi yang berada di kisaran Rp5,99 juta,” katanya.
Sebagai pusat ekonomi nasional dengan biaya hidup tertinggi, lanjut Gofur, kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena buruh di Jakarta justru dihargai lebih rendah dibandingkan wilayah sekitarnya.
Ia juga menilai kenaikan upah sebesar 6,17 persen yang ditetapkan pemerintah telah tergerus inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Akibatnya, buruh hanya mampu bertahan hidup, bukan mencapai kesejahteraan.
“Kenaikan itu sudah habis dimakan inflasi. Buruh dipaksa berada dalam survival mode. Padahal buruh adalah tulang punggung ekonomi Jakarta,” tegasnya.
Dalam aksinya, para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni merevisi Keputusan Gubernur terkait UMP 2026, menetapkan standar UMP Jakarta minimal Rp6.000.000, serta mengembalikan martabat dan kesejahteraan pekerja sebagai tulang punggung ekonomi ibu kota.