Dewan Da’wah: Sikap Yusril Jauh dari Akhlakul Karimah

Oleh: Nurcholis |

 

Indonesiainside.id, Jakarta– Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), memberi teguran keras Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, dengan menyebut tindakannya selama ini jauh dari akhlakul karimah dan tak sesuai dari karakter politisi Masyumi.

Teguran yang disampaikan dalam surat terbuka ini diantaranya menyinggung tindakan Yusril yang dianggap selalu mendeligitimasi ijtima’ ulama termasuk menyerang Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab.

“Sehubungan dengan sikap dan pernyataan Saudara yang selalu mendelegitimasi ijtima’ ulama dan menyatakan bahwa Habib Rizieq Shihab adalah Raja Bohong, maka Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia merasa perlu menegur sikap dan pernyataan Saudara yang jauh dari akhlakul karimah dan sikap seorang cendekiawan muslim yang mewarisi nilai nilai perjuangan Allahyarham Mohammad Natsir dan tokoh tokoh Masyumi lainnya,” tulis Ketua DDII, Mohammad Siddik dalam pernyataan yang diterima redaksi Indonesiainside.id, Sabtu (06/04).

Dalam surat yang ditandatangani hari Jumat, 05 April 2019, Mohammad Siddik, mengatakan,  partai Masyumi terdiri dari para ulamap dan politisi Muslim yang sangat menjunjung tinggi nilai nilai moral dan akhlakul karimah baik dalam sikap, tindakan maupun ucapan. Partai Masyumi menjadi besar karena teladan tokoh tokohnya yang menunjukkan keserasian antara ucapan dan tindakan. Nilai-nilai besar dan sikap kenegaraan ini lah yang diwarisi oleh Dewan Da’wah.

“Pada saat pembentukan awal PBB, Dewan Da’wah mengharapkan bahwa Saudara sebagai ketua umumnya dapat membawa ciri ciri dan karakter para politisi Masyumi yang dikenal keunggulan dan kemuliaan akhlaknya. Dimana para tokoh Partai Masyumi selalu senapas dan sejiwa dengan ulama dan ummat Islam serta tidak bersebrangan atau meninggalkan ulama dan ummat,” ujar Siddik dalam tulisan berjudul ‘SURAT TERBUKA DEWAN DA’WAH KEPADA SAUDARA Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra‘ ini.

“Sikap Saudara yang tidak ramah bahkan cenderung melecehkan para ulama yang berkumpul dan telah memutuskan sikap dan dukungan politik bersama  dalam Ijtima Ulama I dan II, telah menunjukkan karakter yang tidak sesuai dengan nilai nilai luhur yang selama ini dipedomani oleh para keluarga besar Dewan Da’wah,” tambah Siddik.

Menurut Dewan Da’wah, selama ini Yusril selalu mengaku sebagai kader Allahyarham Mohammad Natsir pendiri dan ketua Umum Dewan Dakwah. Padahal, Allahyarham Mohammad Natsir sendiri tidak pernah memiliki karakter yang melecehkan para ulama apalagi bersebrangan dengan mainstream ummat.

“Pada saat Saudara menyatakan menjadi lawyer Bapak  Joko Widodo sebagai capres, kami telah mengundang dan meminta klarifikasi dari Saudara, tetapi ternyata klarifikasi Saudara tidak menjadi kenyataan. Kami sangat kecewa ketika Saudara pada akhirnya bukan saja sebagai lawyer tetapi bahkan menyebrang menjadi pendukung Paslon 01 dari rezim yang selama ini dipersepsikan tidak sejalan dengan aspirasi ummat Islam terutama para ulama yang berkumpul di ijtima’ ulama 1 & 2. Akhirnya kami dapat menyimpulkan, bahwa terlalu banyak pernyataan Saudara yang tidak konsiten  dan tidak istiqamah  dalam sikap dan perilaku,” tambah Siddik.

Menurut Dewan Da’wah, diantara hak pribadi Yusril, ada kedudukan sebagai Ketua Umum Partai Islam PBB yang melekat dan tidak dapat dipisahkan, sehingga sikapnya telah menimbulkan tsunami politik di lingkungan PBB, termasuk membuat partai ini makin dijauhi ummat.

“Padahal pada awalnya, ulama dan ummat telah memberikan harapan yang  besar terhadap PBB sebagai wadah perjuangan politik penerus partai Masyumi. Tetapi dengan sikap dan pernyataan saudara yang cenderung arogan dan melecehkan, membuat ulama dan ummat ragu untuk memberikan amanah dan dukungan kepada PBB. Dan ini akan menyulitkan PBB untuk lolos dari Parliamentary Threshold 4 %,” tambahnya.

“Kami sangat menyesalkan sikap Saudara yang menafikan dan under estimate terhadap gerakan politik keummatan yang dimanifestasikan dalam gerakan “411” dan “212”, dimana para ulama tersebut telah berhasil menghimpun kekuatan ummat secara massif dengan menghadirkan jutaan ummat yang belum pernah ada presedennya dalam sejarah di Indonesia dan telah merubah konstelasi politik Indonesia khususnya DKI Jakarta dengan aman dan damai secara konstitusional. Seharusnya Saudara sebagai ketua umum PBB dapat melihat kenyataan yang jelas ini dan bersinergi bahu membahu dengan gerakan politik keummatan ini.”

Dengan berbagai tindakan politiknya selama ini, Dewan Da’wah berkesimpulan, bahwa Yusril Ihza Mahendra tidak layak menjadi bagian keluarga besar Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII).

“Kami berharap surat terbuka ini menjadi bahan renungan dan introspeksi Saudara untuk tidak lagi mengulangi sikap dan pernyataan yang bersebrangan dengan ulama dan mainstream ummat. Apabila Saudara masih tidak mengindahkan surat terbuka ini, maka dengan sangat menyesal dan terpaksa kami beralasan kuat untuk mengatakan bahwa Saudara tidak lagi layak menjadi bagian keluarga besar Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia. Semoga hal itu tidak terjadi dan Allah memberikan Saudara kekuatan dan perlindungan dari segala macam ujian dan cobaan. Demikianlah surat terbuka ini kami buat sebagai pertanggungjawaban kami kepada Dewan Da’wah dan ummat. Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh.”

Sebagaimana diketahui, Dewan Da’wah Islamiyah (DDII), adalah salah satu organisasi massa Islam (dari 20 ormas Islam) yang membidani lahirnya Partai Bulan Bintang (PBB), sebagai pelanjut Partai Masyumi yang pernah berjaya para Orde Lama.

Partai Bulan Bintang (PBB)  didirikan pada 17 Juli 1998.

PBB telah ikut pemilu selama empat kali yaitu pada Pemilu tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. Pada Pemilu tahun 1999, Partai Bulan Bintang mempu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2% dan meraih 13 kursi DPR RI. Sementara pada Pemilu 2004 memenangkan suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62%) dan mendapatkan 11 kursi di DPR.

Pada Pemilu 2014, PBB hanya meraih suara 1.825.750 (1,46 suara), tak memenuhi syarat ambang batas parlemen.

16 September 2018,  keputusan Ijtima’ Ulama II, yang digagas Gernakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF)  di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta, menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Shalahuddin Uno sebagai pasangan capres-cawapres pilihan umat.

Bulan September 2018,  Yusril Izha Mahendra resmi ditunjuk sebagai pengacara pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

Empat bulan setelah itu, bulan Januari 2019, Partai Bulan Bintang (PBB), secara resmi menyatakan dukungannya pada pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amien. (cak)

1 Komentar

  1. Jangankan hanya seorang Yusril, ulama besar saja seperti Barsiso bisa Su-ul Khatimah.
    Kalau saja dia akhirnya su-ul khatimah ya biar saja. Siapa yang mau nolong ? Gak ada kan ?!
    Kasihan kan ?

Tinggalkan Komentar