MK Putuskan Ambang Batas DPR 4 Persen Harus Diubah Sebelum Pemilu 2029

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menilai ketentuan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) sebesar empat persen harus diubah sebelum Pemilu 2029. Sebab regulasi yang diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Hal itu dinyatakan dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang mengatasnamakan Khoirunnisa Nur Agustyati selaku pemohon.

“Norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan Amar Putusan, Kamis (29/2/2024).

Dalam pertimbangan, MK setuju dengan Perludem soal ketiadaan dasar penentuan ambang batas parlemen 4 persen. MK mengatakan undang-undang tak pernah mengatur cara menentukan ambang batas, tetapi persentase ambang batas selalu dinaikkan.

“Berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal,” katanya.

Sebelumnya, Perludem mempersoalkan norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional. Ketentuan ambang batas itu berdampak langsung kepada proses konversi suara menjadi kursi.

Menurut Perludem, ketentuan ambang batas parlemen ini tidak boleh tidak dikaitkan dengan ketentuan di dalam Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu yang mengatur bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR baik Povinsi maupun Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Perludem mengaitkan ketentuan ambang batas parlemen ini dengan tidak konsistennya atau menimbulkan ketidakpastian antara ketentuan ambang batas parlemen 4 persen. Mengakibatkan tidak terwujudnya sistem pemilu yang proporsional karena hasil pemilunya tidak proporsional. (AZR)

Tinggalkan Komentar