INDONESIAINSIDE.ID – Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mengkritik keputusan Kemendibudristek yang tak lagi mewajibkan ekstrakurikuler Pramuka.
Dia menilai keputusan menghapus ekskul tersebut sudah kebablasan.
“Kebijakan penghapusan Pramuka sebagai eskul wajib bagi kami kebablasan,” ujar Syaiful Huda dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Menurut dia, Pramuka selama ini telah terbukti memberikan dampak positif bagi upaya pembentukan sikap kemandirian, kebersamaan, cinta alam, kepemimpinan, hingga keorganisasian bagi peserta didik. Tak hanya itu, Pramuka juga ditanamkan nilai-nilai cinta Tanah Air.
“Kegiatan kepanduan ini juga telah berkontribusi bagi tertanamnya rasa cinta air yang menjadi karakter khas pelajar Pancasila,” ujar Huda.
Dia mengatakan, ekskul Pramuka sebagai kegiatan sukarela bagi peserta didik bisa jadi pilihan terbaik. Kendati demikian, kata dia, Mendikbudristek mestinya memahami tak semua peserta didik maupun wali murid yang mempunyai preferensi cukup untuk memilih kegiatan ekskul sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Jangan semua dibayangkan peserta didik kita semua ada di kota-kota besar yang mempunyai akses informasi cukup untuk memahami kebutuhan pengembangan diri mereka. Bagaimana dengan peserta didik yang ada di pelosok nusantara. Bisa jadi mereka akan memilih tidak ikut ekskul karena hanya bersifat sukarela,” ujarnya.
Terkait hal ini, Huda menyebut Komisi X DPR RI akan memanggil Kemendikbudristek pada Rabu (3/4/2024) untuk membahas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok magang di Jerman hingga ekstrakurikuler Pramuka yang tak lagi diwajibkan.
“Nah tiba-tiba kemarin kita dihebohkan oleh isu penghapusan kewajiban terhadap ekstrakurikuler Pramuka ini. Jadi Kita akan masukkan agenda itu hari rabu dari jam 10.00 sampai jam 13.00 siang,” ujar Huda. (FN)