Indonesiainside.id – Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Pengamat Kebijakan Pendidikan, Prof. Cecep Darmawan menilai bahwa Ujian Nasional (UN) masih relevan sebagai alat evaluasi untuk mengukur mutu pendidikan di Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa fungsi utama UN seharusnya tidak lagi digunakan sebagai syarat kelulusan siswa.
“Saya sepakat adanya ujian nasional, tetapi tujuannya bukan untuk kelulusan. Fungsi utamanya adalah untuk mengevaluasi kualitas pendidikan secara menyeluruh,” ujar Cecep di Bandung, Jawa Barat, dikutip ANTARA, Selasa (5/11).
Menurutnya, UN tetap dapat dilaksanakan sebagai ujian tingkat nasional, tetapi dengan peran yang berbeda dari sebelumnya. Dengan menghapuskan UN sebagai syarat kelulusan, beban yang dirasakan siswa akan lebih ringan. Cecep pun menekankan pentingnya kebijakan ini didasarkan pada kajian yang menyeluruh, yang memperhitungkan dampak kebijakan UN sebelumnya, baik yang mendukung pelaksanaan maupun yang mendorong penghapusannya.
Dalam pandangan Cecep, pelaksanaan UN secara daring bisa menjadi alternatif yang lebih efisien dan hemat biaya. Selain itu, ujian daring juga dinilai lebih memiliki integritas. Ia mengusulkan agar ujian nasional dilakukan dua kali dalam setahun, yakni pada semester ganjil dan genap. Dengan sistem ini, hasil ujian dari semester pertama dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kompetensi siswa di semester berikutnya.
“Misalnya, hasil evaluasi semester ganjil bisa mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, dan semester berikutnya menjadi kesempatan untuk memperbaikinya,” terang Cecep.
Prof. Cecep juga menyarankan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mempertimbangkan kehadiran UN dalam bentuk yang lebih adaptif. “Apapun namanya nanti, apakah evaluasi nasional atau istilah lainnya, yang penting ada alat ukur untuk menilai mutu pendidikan tanpa mengaitkannya dengan kelulusan siswa,” ujar Cecep.
Ia menekankan pentingnya adanya evaluasi yang objektif terhadap pencapaian pendidikan di tingkat nasional, namun tanpa tekanan yang berlebihan terhadap siswa terkait kelulusan mereka.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa pemerintahan saat ini tengah mengkaji ulang berbagai kebijakan pendidikan, termasuk penerapan Kurikulum Merdeka Belajar, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi, dan penerapan Ujian Nasional. Menurut Abdul Mu’ti, kementeriannya saat ini sedang melakukan dialog dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan tersebut.
Dengan adanya berbagai masukan, termasuk dari pakar pendidikan seperti Prof. Cecep Darmawan, diharapkan ke depan akan ditemukan solusi terbaik yang dapat meningkatkan mutu pendidikan Indonesia tanpa memberikan tekanan yang tidak perlu pada siswa.