Indonesiainside.id – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggarisbawahi pentingnya pengarusutamaan gender sebagai strategi kunci dalam mengatasi dampak perubahan iklim, yang semakin mempengaruhi banyak negara. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan gender dan memberikan perempuan peran yang lebih besar dalam merespons tantangan lingkungan.
“Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mengurangi kesenjangan gender dalam berbagai hal. Perubahan iklim ini, bagaimana menempatkan perempuan menjadi kunci. Ini yang harus dijalankan,” ungkap Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA, Ratna Susianawati di Jakarta, dikutip Sabtu (30/11).
Menurut Ratna, perempuan memiliki peran strategis dalam menghadapi perubahan iklim, terutama karena dampaknya yang sangat signifikan terhadap kehidupan perempuan dan anak-anak, kelompok yang lebih rentan terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan sangat diperlukan.
“Partisipasi bermakna menjadi sangat penting, di mana elaborasi peran-peran perempuan, didengar suaranya, bisa berpartisipasi langsung,” tegasnya.
Ratna juga menekankan bahwa kesetaraan gender berarti memberi akses yang setara kepada semua kalangan, baik laki-laki, perempuan, lansia, anak, hingga penyandang disabilitas, untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan perubahan iklim.
“Kalau kita bicara gender equality, sejauh mana aksesibilitas bagi laki-laki, perempuan, lansia, anak, dan disabilitas. Kalau sudah diberikan aksesibilitas, seberapa besar partisipasinya? Kalau sudah diberikan dua hal itu, seberapa besar ruang kendalinya, termasuk proses pengambilan keputusan,” tambahnya.
Dalam hal ini, Kementerian PPPA telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), yang merupakan sektor utama dalam penanganan krisis iklim, untuk memastikan perempuan memiliki ruang untuk berperan aktif dalam kebijakan-kebijakan perubahan iklim.
“Kami lakukan pendampingan untuk memastikan dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi dan monitoring kegiatan perubahan iklim, memberikan peluang kepada perempuan untuk turut serta dalam membuat kebijakan-kebijakan perubahan iklim,” tutup Ratna.