Legislator Dorong Evaluasi Berkala Program Makan Bergizi Gratis Senilai Rp71 Triliun

Indonesiainside.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan DPR dalam mengawasi alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun untuk Badan Gizi Nasional. Menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, dana tersebut hanya akan mencukupi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Juni 2025.

“Komisi IX akan terus mengawal dan mengevaluasi program ini. Evaluasi reguler terhadap efektivitas program sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif. Jika hasil tidak sesuai harapan, anggaran dapat dialokasikan kembali untuk keperluan yang lebih mendesak,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (20/1).

Dia juga menyoroti pentingnya sistem monitoring yang dapat mengidentifikasi kebutuhan anggaran di luar periode yang telah ditentukan. “Pemerintah perlu merencanakan penggunaan anggaran jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis, mengingat saat ini anggaran hanya terfokus hingga bulan Juni 2025 saja,” tambah Nurhadi.

Sebagai bagian dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi menegaskan dukungannya terhadap kesuksesan program ini, dan menyatakan bahwa Komisi IX siap membahas proposal untuk anggaran tambahan jika diperlukan. “Penentuan langkah-langkah apa yang perlu diambil setelah mid-term review akan sangat krusial. Jika BGN (Badan Gizi Nasional) mengajukan dana tambahan, kami siap untuk membahasnya,” tegasnya.

Sementara itu, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa setelah dua minggu pelaksanaan program, anggaran yang tersisa hanya cukup untuk membiayai program hingga Juni 2025. Untuk menjalankan program MBG selama satu tahun penuh, diperlukan dana sebesar Rp420 triliun.

Sebelum pelaksanaan program ini, pemerintah telah melakukan pembahasan mendalam mengenai anggaran yang dibutuhkan. Dalam hal ini, Presiden Prabowo memperkirakan total anggaran untuk program makan bergizi gratis dapat mencapai Rp460 triliun, yang direncanakan akan diambil dari APBN.

Tinggalkan Komentar