Indonesiainside.id- Di tengah dinamika industri hiburan dan transformasi digital, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyerukan pemerintah untuk meninjau kembali regulasi terkait pemutaran musik di ruang publik. Menurut APPBI, penyesuaian perlu dilakukan agar kebijakan yang ada tetap relevan dengan kondisi kekinian.
“Peraturan ataupun ketentuan harus selalu dievaluasi sehubungan dengan selalu terjadi perkembangan dalam berbagai faktor,” ujar Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja dalam keterangan mengutip antaranews, Senin (4/8).
Alphonzus mengungkapkan bahwa aturan mengenai pembayaran royalti bagi pelaku usaha yang memutar musik di tempat umum sebaiknya dilihat dalam konteks luas. Ia menilai bahwa inovasi dalam dunia usaha dan perkembangan teknologi menjadi dua aspek penting yang patut dipertimbangkan dalam proses evaluasi kebijakan.
Tak hanya itu, Alphonzus juga menyoroti bahwa hingga kini masih terjadi perbedaan pandangan soal mekanisme royalti, bahkan di antara pelaku industri musik itu sendiri. “Hal ini menunjukkan masih adanya kekurangan dalam peraturan ataupun ketentuan,” tambahnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kewajiban membayar royalti bukan hal baru. Kewajiban ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. “Pembayaran royalti atas pemutaran musik atau lagu di pusat perbelanjaan bukanlah hal baru,” katanya.
Sebagai bentuk kepatuhan, APPBI mengklaim telah melaksanakan kewajiban tersebut secara konsisten. Bahkan, asosiasi ini pernah menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM pada 26 April 2019 sebagai salah satu entitas paling aktif dalam membayar royalti, yang diserahkan dalam rangka peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-19 di Bali.
“Sampai dengan saat ini pusat perbelanjaan melakukan pembayaran royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,” jelas Alphonzus.
Menurut dia, pemutaran musik di pusat perbelanjaan semata-mata untuk menciptakan suasana nyaman bagi pengunjung. Fungsi musik lebih bersifat atmosferik daripada komersial murni.
Namun demikian, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tetap menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak cipta. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, Agung Damarsasongko, menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memutar musik di ruang publik, seperti restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, hingga hotel, wajib membayar royalti kepada pemilik hak.
Agung juga menjelaskan bahwa berlangganan layanan musik digital seperti Spotify, Apple Music, atau YouTube Premium tidak menggugurkan kewajiban tersebut. Sebab, langganan itu bersifat personal dan bukan untuk penggunaan komersial.
“Pemutaran musik di ruang usaha termasuk kategori penggunaan komersial, sehingga dibutuhkan lisensi tambahan melalui mekanisme yang sah,” tegasnya.
Royalti tersebut, lanjut Agung, harus dibayarkan melalui LMKN, sesuai amanat Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.