Oleh: Ahmad ZR
Indonesiainside.id, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang untuk 260 perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Gugatan yang disidangkan hari ini terkait dengan sengketa suara DPR dan DPRD, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, di Jawa Timur.
Salah satu permohonan sengketa disampaikan kuasa hukum Partai Berkarya, Martha Dinata. Ia mempersoalkan adanya perselisihan suara caleg DPRD Partai Berkarya tingkat Provinsi Jatim di Bangkalan, Madura.
“Pokok permohonan ini kami ajukan karena terdapat selisih 143 suara yang merugikan pemohon untuk caleg nomor urut satu batas nama Muhammad Syaifuddin,” kata Martha dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (9/7).
Dia menuturkan, seharusnya caleg Syaifuddin mendapatkan 3.584 suara berdasarkan form C1. Sementara, jumlah suara yang dibuat oleh termohon (KPU) berdasarkan DAA1 dan DP1 yaitu 3.441 suara. “Sehingga ada selisih 143 suara,” ucapnya.
Dia menjelaskan, selisih 143 suara itu terdapat di dua tempat pemungutan suara (TPS). Pertama di TPS 3 Desa Lantek Timur, Kecamatan Baris, Bangkalan terdapat pengurangan sebesar 49. “Yang kedua di Desa Lantek Timur TPS 14, ada pengurangan 94 suara yang mulia. Sehingga kami memohonkan suara yang dikurangi itu dikembalikan,” ujar Martha.
Dalam petitumnya, dia meminta majelis hakim konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan KPU Nomor 978 sesuai dalam dalil posita pemohon dan menetapkan suara pemohon yang benar untuk pengisian anggota DPRD Provinsi. “Maka atas nama Haji Syaifuddin, perolehan suara yang benar adalah 3.584 suara,” katanya.
Pokok perkara tersebut dimasukkan ke MK pada 24 Mei 2019 pukul 00.27 WIB. Kuasa hukum Partai Berkarya kembali lagi ke MK pada 31Mei 2019 untuk mengajukan perbaikan permohonan pada pukul 13.59 WIB dengan nomor perkara 028. (AIJ)