Nadiem Balik Tuduhan Korupsi Chromebook: Negara Disebut Hemat Rp3,6 Triliun

Indonesiainside.id — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, berharap majelis hakim menjatuhkan putusan bebas murni dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat dirinya.

Harapan itu disampaikan Nadiem sebelum menjalani sidang lanjutan dengan agenda replik jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

“Ya harapan terbesar kita sama ya, sama masyarakat luas juga harapannya bebas murni. Gitu harapan besarnya. Karena memang fakta persidangannya sudah sangat jelas,” kata Nadiem.

Dalam pembelaannya, Nadiem tidak hanya membantah tuduhan korupsi. Ia justru membalik narasi perkara dengan menyebut pengadaan Chromebook tidak merugikan negara, melainkan menghemat anggaran pendidikan hingga triliunan rupiah.

Menurut Nadiem, tuduhan adanya kerugian negara dalam proyek digitalisasi pendidikan itu tidak masuk akal. Sebab, pilihan menggunakan Chromebook disebut lebih hemat dibandingkan opsi perangkat berbasis Windows.

“Bagaimana ada kasus di mana dibilang ada kerugian negara padahal menghemat minimal Rp3,6 triliun. Itu yang sangat tidak masuk akal,” ujar Nadiem.

Ia menjelaskan, salah satu sumber penghematan berasal dari biaya lisensi perangkat lunak dan pengelolaan perangkat yang tidak perlu dikeluarkan apabila pemerintah menggunakan Chromebook. Dengan demikian, menurutnya, anggaran yang tersedia bisa dialihkan untuk kebutuhan pendidikan lain yang lebih mendesak.

Nadiem menyebut penghematan tersebut dapat digunakan untuk program kesejahteraan guru, pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, Pendidikan Profesi Guru, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Indonesia Pintar, dan berbagai program pendidikan lainnya.

“Anggaran itu kan kita selamatkan agar bisa untuk kesejahteraan guru, untuk guru honorer menjadi PPPK, untuk PPG sertifikasi guru, untuk KIP-K, untuk PIP dan lain-lain,” kata dia.

Nadiem juga menyoroti harga Chromebook yang menurutnya relatif lebih murah dibandingkan perangkat laptop yang digunakan instansi pemerintah lain pada periode yang sama. Ia mempertanyakan mengapa pilihan yang diklaim lebih hemat justru dipersoalkan sebagai perkara korupsi.

Selain membantah kerugian negara, Nadiem menegaskan program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan Chromebook berjalan sesuai prosedur. Ia menyebut program tersebut didampingi kejaksaan, diaudit BPKP, dan dieksekusi melalui mekanisme pengadaan yang melibatkan LKPP.

“Ini program paling lempeng, menghemat anggaran, didampingi oleh Kejaksaan, diaudit oleh BPKP dua kali selama saya menjadi menteri, dan juga dilaksanakan dieksekusi oleh LKPP,” ujarnya.

Dalam perkara ini, Nadiem sebelumnya didakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Jaksa menilai proyek tersebut menimbulkan kerugian negara, sementara pihak Nadiem menilai unsur-unsur korupsi tidak terbukti dalam persidangan.

Jaksa penuntut umum sebelumnya juga mempertanyakan klaim penghematan yang disampaikan Nadiem dalam pleidoinya. Menurut jaksa, klaim tersebut perlu diuji dengan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan.

Perbedaan tajam antara klaim penghematan dan tuduhan kerugian negara inilah yang membuat perkara Chromebook menjadi perhatian publik. Di satu sisi, jaksa mendakwa proyek tersebut sebagai perkara korupsi. Di sisi lain, Nadiem menyebut kebijakan tersebut justru menyelamatkan anggaran pendidikan dalam jumlah besar.

Kini, perkara tersebut memasuki tahap akhir pembuktian argumentasi hukum. Replik jaksa akan menjadi respons atas pleidoi Nadiem, sebelum nantinya majelis hakim menjatuhkan putusan.

Nadiem tetap menyatakan harapan agar dirinya dibebaskan secara murni. Menurutnya, fakta persidangan telah menunjukkan bahwa kebijakan pengadaan Chromebook bukan proyek yang merugikan negara, melainkan bagian dari efisiensi anggaran pendidikan.

Meski demikian, putusan akhir tetap berada di tangan majelis hakim. Publik kini menunggu apakah pengadilan akan menerima argumentasi jaksa tentang kerugian negara, atau justru sependapat dengan pembelaan Nadiem bahwa proyek Chromebook tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Tinggalkan Komentar