Indonesiainside.id — Dinamika menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) mulai diwarnai kritik terhadap arah organisasi dalam lima tahun terakhir. Pengamat politik sekaligus mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi era Presiden Abdurrahman Wahid, AS Hikam, menilai NU mengalami setback dalam menjalankan peran strategisnya sebagai kekuatan moral, intelektual, dan pengawal pemikiran kebangsaan.
Hikam berharap Muktamar ke-35 NU mampu melahirkan kepemimpinan progresif yang dapat mengembalikan organisasi kepada posisi strategisnya dalam kehidupan kebangsaan, terutama sebagai pusat fikrah yang independen, kritis, dan mampu menawarkan gagasan bagi masa depan Indonesia.
Pandangan tersebut disampaikan Hikam dalam diskusi bertajuk “Mencari Format Ideal Kepemimpinan NU” di Jakarta, Jumat (31/7/2026). Diskusi yang digelar menjelang Muktamar NU itu turut menghadirkan Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Dr. Hanief Saha Ghafur dan pengasuh Pesantren Buntet KH Faris Fuad Hasyim.
Menurut Hikam, persoalan NU hari ini bukan semata-mata mengenai siapa yang akan memimpin organisasi, tetapi juga menyangkut paradigma kepemimpinan dan arah hubungan NU dengan kekuasaan.
“Dalam lima tahun terakhir menurut saya justru terjadi semacam setback dalam relevansi NU. Apalagi jika kita melihat apa yang dahulu diinginkan dan dicita-citakan oleh Gus Dur. Menghidupkan Gus Dur berarti menghidupkan kembali paradigma itu. NU hampir kehilangan peran sebagai leading sector kepemimpinan pemikiran,” ujar Hikam.
Hikam menegaskan, pembicaraan mengenai format kepemimpinan ideal tidak seharusnya dipahami sebagai upaya meremehkan kepemimpinan NU saat ini.
Menurut dia, tantangan yang dihadapi NU jauh lebih besar daripada sekadar pergantian figur. Yang dibutuhkan adalah evaluasi menyeluruh terhadap paradigma, tata kelola, dan posisi organisasi dalam relasinya dengan kekuasaan.
Ia mengingatkan bahwa warisan para masyayikh, termasuk pemikiran Gus Dur, menempatkan NU bukan hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan masyarakat sipil yang memiliki kemampuan membaca perubahan sosial dan memberikan kritik terhadap kekuasaan.
Dalam perspektif tersebut, NU semestinya memiliki jarak kritis yang memungkinkan organisasi memberikan nasihat, koreksi, sekaligus menawarkan alternatif pemikiran kepada pemerintah.
Dekat dengan kekuasaan tidak harus berarti kehilangan daya kritis terhadap kekuasaan.
Justru, kata Hikam, kekuatan moral NU akan semakin bermakna ketika organisasi mampu berdiri sebagai mitra strategis pemerintah tanpa berubah menjadi subordinat kekuasaan.
Hikam juga menyinggung sejumlah kasus hukum yang melibatkan kader NU sebagai bagian dari persoalan yang perlu dibaca sebagai early warning bagi tata kelola organisasi.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak cukup dilihat sebagai kasus individual semata. Organisasi perlu melakukan refleksi terhadap sistem pembinaan kader, mekanisme pengawasan, serta tata kelola yang dapat mencegah munculnya persoalan serupa.
Ia menilai hubungan yang terlalu dekat dengan pusat-pusat kekuasaan berpotensi menciptakan persoalan apabila tidak dibarengi dengan sistem pengawasan dan etika organisasi yang kuat.
Karena itu, Muktamar ke-35 NU dinilai memiliki momentum penting untuk melakukan evaluasi secara lebih mendasar.
Bagi Hikam, menghidupkan kembali gagasan Gus Dur bukan berarti menjadikan masa lalu sebagai romantisme politik.
Sebaliknya, warisan Gus Dur perlu dibaca sebagai paradigma untuk menghadapi persoalan baru.
NU, menurut dia, harus kembali menjadi ruang tempat lahirnya gagasan tentang demokrasi, keadilan sosial, toleransi, kebangsaan, pendidikan, ekonomi, hingga masa depan masyarakat sipil.
Dengan demikian, NU tidak hanya hadir ketika terjadi pergantian kekuasaan atau kontestasi politik, tetapi mampu menjadi salah satu sumber gagasan yang memengaruhi arah perjalanan bangsa.
“Kalau NU ingin kembali melanjutkan paradigma Gus Dur, tokoh-tokohnya banyak. Tinggal memilih,” katanya.
Namun, menurut Hikam, pilihan tersebut membawa konsekuensi.
Jika NU ingin kembali menjadi kekuatan moral dan intelektual yang mandiri, maka aturan main dan tata kelola organisasi juga harus diperbaiki.
“Jika paradigma itu hendak dilanjutkan, tentu ada konsekuensinya, termasuk perlunya perbaikan aturan main dan tata kelola organisasi yang menjadi tanggung jawab kepemimpinan NU di masa depan,” ujar Hikam.
Hikam menyikapi dinamika internal menjelang Muktamar ke-35 NU sebagai sesuatu yang wajar dalam organisasi besar. Perbedaan pandangan, menurut dia, merupakan bagian dari tradisi permusyawaratan Nahdlatul Ulama.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan perbedaan tersebut tidak berubah menjadi konflik yang merusak persatuan organisasi.
Muktamar, dalam konteks ini, bukan sekadar arena memilih ketua umum atau menyusun kepengurusan baru.
Ia merupakan momentum untuk menjawab pertanyaan yang lebih mendasar:
NU hendak menjadi apa dalam lima tahun mendatang?
Apakah sekadar menjadi organisasi keagamaan yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, atau kembali memperkuat dirinya sebagai kekuatan masyarakat sipil yang mampu berdialog dengan kekuasaan sekaligus mengoreksinya ketika diperlukan?
Pertanyaan itu menjadi semakin penting karena NU memiliki sejarah panjang sebagai organisasi yang tidak hanya mengurus persoalan keagamaan, tetapi juga ikut membentuk wajah sosial, politik, dan kebudayaan Indonesia.
Maka, jika kritik tentang setback benar-benar hendak dijadikan bahan evaluasi, Muktamar ke-35 dapat menjadi titik balik.
Bukan sekadar mengganti figur.
Melainkan mengembalikan keberanian NU untuk berpikir, bersuara, dan berdiri sebagai kekuatan moral yang tidak kehilangan jarak kritis terhadap kekuasaan.