Indonesiainside.id – CEO Tokocrypto Calvin Kizana menegaskan bahwa regulasi yang progresif dan adaptif menjadi kunci agar aset kripto bisa berkembang tidak hanya sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai alat pembayaran di Indonesia.
“Regulasi yang jelas dan harmonis bukan hanya memberi kepastian bagi pelaku industri, tetapi juga mampu membuka jalan bagi adopsi kripto yang lebih luas di masyarakat,” ujar Calvin di Jakarta, dikutip Sabtu (4/10).
Pernyataan itu disampaikan menanggapi pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang salah satu isunya membuka peluang kripto berkembang sebagai instrumen pembayaran.
Asosiasi Blockchain dan Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo-ABI) sebelumnya mengusulkan agar revisi UU P2SK memberi ruang lebih luas bagi inovasi. Wakil Ketua Umum Aspakrindo-ABI Yudhono Rawis menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
“Rekomendasi kami terkait inovasi, terutama untuk alat pembayaran. Pembayaran masih diatur di Bank Indonesia, sedangkan exchange dan blockchain di OJK. Harapan kami dengan harmonisasi antarinstitusi, kripto bisa berkembang dari instrumen investasi menjadi pembayaran,” ujar Yudho dalam rapat Panja Revisi UU P2SK dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (24/9).
Calvin menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, dorongan asosiasi agar kripto menjadi instrumen pembayaran merupakan momentum penting agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. Ia menilai, jika diarahkan dengan tepat, kripto bisa menjadi katalis percepatan digitalisasi keuangan nasional sekaligus meningkatkan daya saing fintech Indonesia di level global.
Meski menyoroti pentingnya regulasi jangka panjang, Calvin juga menekankan perlunya langkah konkret dalam jangka pendek untuk memperkuat ekosistem kripto. “Beberapa hal yang bisa dipertimbangkan misalnya pemberian insentif pajak yang lebih ringan, percepatan proses listing token-token baru, hingga dukungan untuk produk inovatif seperti Staking dan Futures. Langkah-langkah tersebut bisa menstimulasi pertumbuhan pasar kripto secara lebih cepat,” ucapnya.
Namun, ia tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan yang masih membayangi. Maraknya exchange ilegal yang mengambil porsi besar dari transaksi pengguna Indonesia serta regulasi perpajakan yang belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik pasar kripto menjadi dua isu yang perlu segera diatasi.
Calvin menilai konsolidasi antarlembaga, OJK, BI, dan Direktorat Jenderal Pajak, merupakan kunci untuk membangun kerangka regulasi yang seimbang, baik dari sisi perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, maupun ruang inovasi.
Ia juga mengingatkan bahwa kripto sudah memberikan kontribusi nyata bagi negara. Data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak kripto hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp1,61 triliun, atau hampir 4 persen dari total penerimaan pajak ekonomi digital sebesar Rp41,09 triliun.
“Potensi kripto sebagai instrumen pembayaran di Indonesia tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada keberanian regulasi untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, kripto dapat berevolusi dari sekadar instrumen investasi menjadi bagian penting dalam sistem pembayaran digital nasional, memperluas inklusi keuangan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di peta ekonomi digital global,” tandasnya.