AILA: Konsep Ketahanan Keluarga Tidak Asing dalam Undang-Undang

Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia Rita Soebagio menyampaikan, konsep ketahanan keluarga bukan sesuatu yang asing dalam peraturan perudang-undangan di Indonesia. Karena, telah diatur baik di tingkat undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan menteri.

Antara lain, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Selain itu, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

“Tapi selama ini belum ada satu kebijakan hukum yang berlaku secara nasional yang dapat menjadi payung hukum dalam mengembangkan program ketahanan keluarga di Indonesia,” kata Rita di Jakarta, Kamis (5/3).

Karena itu, AILA mendukung upaya penyusunan RUU Ketahanan Keluarga (RUU KK) yang diinisiasi oleh sejumlah legislator di DPR dari Fraksi PKS, Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra. Hal ini sebagai bentuk kepedulian wakil rakyat terhadap isu ketahanan keluarga yang saat ini menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia.

“Keluarga sebagai satu entitas kenyataannya tidak akan pernah luput dari ancaman kerentanan, baik yang berasal dari dalam maupun luar lingkungan keluarga itu sendiri, di mana jika dibiarkan akan menimbulkan potensi kerusakan suatu bangsa,” ujarnya.

AILA berharap DPR dapat melibatkan para ahli dan berbagai elemen masyarakat yang memiliki komitmen tinggi untuk mempertahankan konsep keluarga beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut dia, saat ini di Indonesia telah muncul gerakan yang ingin mengubah nilai-nilai keluarga Indonesia dan mengenalkan keberagaman bentuk keluarga yang tidak terikat moral serta agama.

“Bahkan mengakui status keluarga homoseksual dan jenis-jenis penyimpangan lainnya,” ujarnya.

Padahal, UU No 52 pasal 1 secara jelas menyatakan bahwa salah satu ciri keluarga berkualitas adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka itu, AILA mendukung pasal dan/atau ayat dalam RUU KK yang telah mengakomodir dan memuat konsep ketahanan keluarga berdasarkan paradigma dan nilai-nilai keindonesiaan.

“Kami juga prihatin dengan adanya kampanye penolakan dan pihak-pihak yang bersikap reaktif dalam menyikapi RUU KK, tanpa didahului dengan proses advokasi secara bertahap dan profesional,” ucapnya.

Padahal pembahasan, RUU KK ini masih pada tahap awal. Sehingga masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu disempurnakan melalui masukan konstruktif kepada pihak pengusul.

Rita mengingatkan, pada tanggal 2 Maret 2020 AILA telah menyerahkan hasil kajian awal terhadap draft RUU KK kepada pihak pengusul. Sementara kajian bersama pakar yang otoritatif di bidangnya akan terus dilakukan oleh AILA.

“Nah, AILA mengajak seluruh elemen masyarakat agar tidak bersikap apriori namun tetap kritis dan bijaksana dalam mengawal proses penyusunan hingga pengesahan RUU KK ini demi lahirnya sebuah undang-undang yang mempunyai legitimasi baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, sebagai kebijakan publik berbasis keluarga,” tutur dia.

Adapun sejumlah Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga, seperti Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Perda Provinsi Jawa Tengah No 2 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 tahun 2017 tentang Ketahanan Keluarga, Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga dan masih banyak lagi. (Aza)

Tinggalkan Komentar