Komisi IV Ajak Publik Beri Masukan untuk Revisi UU Kehutanan

Indonesiainside.id – Anggota Komisi IV DPR RI Robert J. Kardinal mengajak masyarakat luas untuk terlibat aktif memberikan masukan dalam proses revisi Undang-Undang Kehutanan. Menurutnya, keterlibatan publik penting untuk memperbaiki tata kelola hutan yang selama ini memunculkan berbagai persoalan serius.

“Komisi IV sudah membentuk Panja Revisi UU Kehutanan. Kami mengundang kampus, LSM, Walhi, Greenpeace, semua pihak yang peduli. Ini penting untuk masa depan pengelolaan hutan kita,” kata Robert dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menilai kerusakan lingkungan yang terus terjadi, termasuk maraknya kayu hanyut saat banjir di wilayah utara Sumatera menjadi indikator nyata ketidakteraturan pengelolaan hutan. Salah satu akar masalahnya, ujar Robert, berada pada tata kelola penebangan dan pemanfaatan kayu yang berbeda-beda antara perusahaan hutan tanaman industri (HTI), pemegang hak pengusahaan hutan (HPH), dan perusahaan sawit.

Pada perusahaan sawit, pembukaan lahan dilakukan secara menyeluruh tanpa tebang pilih. “Yang paling parah itu sawit. Mereka tebang habis, sampai akarnya dicabut. Banyak yang membuat IPK untuk mengakali aturan supaya kayu yang masih bermanfaat bisa dijual kembali,” katanya.

Kondisi serupa terjadi di kawasan HTI dan menjadi salah satu penyebab melimpahnya kayu hanyut dalam banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun bagi Robert, persoalan yang lebih mendasar adalah absennya praktik reboisasi oleh para pemegang izin HPH maupun pengelola kawasan hutan lainnya.

Ia mengingatkan bahwa pada era Orde Baru, Dana Jaminan Reboisasi (DJR) merupakan instrumen utama untuk menanam kembali hutan. Namun sejak reformasi dan peralihan kewenangan setelah terbitnya UU Cipta Kerja, dana tersebut berada di Kementerian Keuangan dan tidak lagi digunakan secara optimal untuk reboisasi.

“Coba cari perusahaan HPH yang betul-betul lakukan reboisasi, tidak ada,” tegasnya.

Robert juga menyinggung persoalan tata kelola dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dinilainya belum maksimal, serta tumpang tindih kebijakan terkait perubahan status kawasan hutan. Ia menyebut kini banyak daerah langsung menurunkan status kawasan menjadi area penggunaan lain (APL), sehingga kepala daerah memiliki keleluasaan mengeluarkan izin penguasaan hak atas tanah (PHAT) dan IPK tanpa mekanisme amdal yang memadai.

Kelonggaran tersebut, menurutnya, memperlemah kontrol lingkungan dan menjadi salah satu penyebab kerusakan hutan semakin tak terkendali.

Ia turut menyoroti kebijakan larangan ekspor kayu log yang sudah diterapkan sejak 1990-an. Hilirisasi yang menjadi tujuan utama kebijakan itu, kata Robert, tidak berjalan sesuai harapan.

Karena itu, ia menegaskan revisi UU Kehutanan harus menghadirkan solusi menyeluruh, termasuk mengembalikan pengelolaan dana reboisasi ke Kementerian Kehutanan dengan komposisi pembagian anggaran yang jelas antara pusat dan daerah.

“Seperti di Papua, dapil saya, itu sudah jelas pengaturan dana reboisasi 60 persen dari dana bagi hasil. Daerah lain kan belum. Ini harus diperbaiki,” tutupnya.

Robert menegaskan bahwa perbaikan tata kelola kehutanan bukan soal saling menyalahkan, melainkan mencari solusi komprehensif berbasis masukan dari seluruh lapisan masyarakat.

Tinggalkan Komentar