Oleh: Andryanto S |
Sejumlah ekonom mempertanyakan alokasi penggunaan utang pemerintah sehingga bisa diperhitungkan dampak berantai (multiplier effect). Di sisi lain, system pengelolaan utang memang perlu diperbaiki.
Indonesiainside.id, Jakarta — Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai masalah utang sebetulnya selama tidak melewati batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, maka tidak ada persoalan. Meski demikian, utang juga harus dijelaskan penggunaannya untuk apa.
Aviliani menegaskan utang dalam ekonomi akan dibandingkan GDP (Gross Domestic Product). “Selama utang tidak lampaui batas, tidak apa-apa. Tapi memang gampang dikritik karena utang tidak berdasarkan (digunakan) untuk apa,” kata Aviliani di Jakarta, kemarin.
Karena itu, lanjut dia, utang yang diterbitkan pemerintah seperti Surat Berharga Negara juga harus jelas peruntukannya. Sebab, selama Pemerintah Jokowi-JK, penggunaan utang tidak dijelaskan secara spesifik.
“Mungkin perlu dikembalikan di mana utang itu mesti untuk infrastruktur, tidak boleh untuk mengentaskan kemiskinan. Kalau sekarang bisa diplesetkan utang untuk kemiskinan karena tidak ada alokasi yang jelas,” kata dia.
Sebelum Undang-undang Keuangan Nomor 17 Tahun 2003, kata dia, setiap utang yang diterbitkan pemerintah selalu spesifik untuk proyek tertentu. “Jadi orang beli (Surat utang) FR21 atau apa, jadi tahu untuk proyek di mana. Sekarang lebih umum, pokoknya utang,” ujar dia.
Untuk itu, Aviliani menegaskan, saat ini diperlukan perbaikan sistem pengelolaan utang. Artinya harus jelas alokasi penggunaan utang tersebut untuk proyek apa. “Sehingga untuk pembayarannya pun itu juga jelas alokasinya untuk cash flow. Multiplier ekonomi untuk apa sih? Jadi kalau tidak multiplier tidak perlu utang,” katanya.
Prinsip utang, ditegaskan dia, harus memberikan multiplier effect atau efek berganda terhadap ekonomi. “Kalau tidak multiplier ekonomi, ketika jatuh tempo malah tidak bisa bayar utang. Prinsip utang adalah yang bisa menghasilkan efek multiplier ekonomi,” katanya.
Sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri mengkritisi beban bunga utang Indonesia yang tergolong tinggi dapat berdampak terhadap APBN. Dengan begitu, sekalipun utang pemerintah Indonesia masih relatif rendah, namun beban pembayaran bunga utang terhadap APBN terus meningkat.
“Pada tahun 2014, pembayaran bunga utang baru mencapai 7,5 persen dari belanja total dan 11,1 persen dari belanja pemerintah pusat. Lima tahun kemudian meningkat masing-masing menjadi 11,7 persen dan 17,9 persen,” ujar Faisal dalam situs miliknya, di Jakarta, Senin (28/1).
Selama kurun waktu 2014-2018, lanjut dia, belanja untuk pembayaran bunga utanglah yang tumbuh paling tinggi (94 persen), lebih dari tiga setengah kali pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9 persen. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat yang nisbah utangnya jauh lebih tinggi dari Indonesia hanya mengalokasikan 7 persen dari belanja total pada tahun anggaran 2018.
Sementara di Indonesia, akibat beban pembayaran bunga yang terus meningkat, alokasi untuk belanja sosial tak kunjung naik, bahkan turun. (*/Dry)