Indonesiainside.id- Pembina Industri Ahli Madya, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Nugraha Prasetia Yogie, menyampaikan, kebijakan terkait penerapan PP Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPermenkes) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik bisa melanggar UU Merek dan Hak Cipta.
Selain itu, dia memperkirakan pengetatan aturan rokok akan berdampak buruk pada Industri Hasil Tembakau (IHT). Dalam lima tahun terakhir, produksi IHT menurun 2,81% per tahun. Standardisasi kemasan dalam bentuk kemasan rokok polos tanpa merek akan merugikan IHT karena membuat semua merek terlihat sama, berpotensi melanggar UU Merek dan Hak Cipta, serta membuka peluang bagi rokok ilegal.
“Hingga saat ini Kementerian Perindustrian belum diajak berdiskusi secara langsung terkait perumusan Rpermenkes,” ujar Yogie dalam diskusi Indef di Jakarta, Selasa (24/9/2024).
Yogie melanjutkan banyak pasal yang implementasinya akan menyulitkan, seperti larangan penjualan dalam radius 200 meter, pembatasan iklan, dan kebijakan terkait nikotin dan tar yang sebenarnya sudah diatur dalam SNI.
“(Sangat) penting kepastian hukum dan perlunya pertimbangan kesiapan industri sebelum aturan baru ini diterapkan,” ujar Yogie.
Sementara, Praktisi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Hari Prasetiyo, menekankan, Rpermenkes ini seolah-olah meratifikasi FCTC dan melebihi wewenang yang diatur dalam PP 28/2024.
Dia juga mengkritik Kementerian Kesehatan karena dianggap tidak objektif dalam mengatur produk yang mengandung zat adiktif. Hari turut menyoroti bahwa Kementerian Kesehatan tidak membuka ruang diskusi publik yang mumpuni selama proses perancangan RPermenkes.
Hal tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat, baik dari sisi hak konsumen dalam memperoleh informasi hingga dampak terhadap industri tembakau akibat penerapan kemasan rokok polos tanpa merek.
Dengan ketentuan kemasan rokok polos, maka suatu ‘merek’ tidak lagi menjadi faktor penentu dan konsumen dapat beralih ke rokok yang lebih murah, sehingga jumlah konsumsi rokok akan tetap tinggi.
“Aturan ini juga melanggar aspek perlindungan konsumen. Maka, Hari menegaskan pentingnya untuk mempertimbangkan kembali rencana aturan tersebut dan melakukan komunakasi kebijakan terhadap pemangku kepentingan yang terdampak,” ujar Hari Prasetiyo.