Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota, Bagaimana Mekanisme Pemilihan Gubernurnya?

JAKARTA- Badan Legislasi DPR RI mengungkapkan, Jakarta sudah kehilangan status ibu kota negara sejak 15 Februari 2024 karena implikasi dari Undang-undang IKN. Maka itu, Baleg segera membahas RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah menerima daftar inventaris masalah (DIM) dari pemerintah.

Lalu, bagaimana mekanisme pemilihan gubernur di Jakarta dalam RUU DKJ? Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jakarta akan tetap dipilih rakyat secara langsung.

“Perlu saya tegaskan bahwa pembahasan dalam UU DKJ bahwa baik pemerintah maupun partai politik itu mempunyai keinginan yang sama bahwa Gubernur Daerah Khusus Jakarta akan dipilih langsung seperti pilkada-pilkada di daerah lain,” kata Dasco melalui keterangan pers di Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Dia menepis isu yang menyatakan pemilihan gubernur di Jakarta bila UU DKJ disahkan akan menggunakan mekanisme lain. Dia menyebut isu tersebut keliru.

Pemerintah dan partai politik memiliki keinginan yang sama untuk menggelar pemilihan Gubernur Jakarta pada November 24 2024.

“Jadi, kalau ada informasi yang menyatakan bahwa untuk Gubernur Daerah Khusus Jakarta itu ditetapkan dengan mekanisme yang lain, itu adalah pendapat yang keliru dan mungkin belum ter-update perkembangan terkini,” ucap Sufmi.

Politikus Partai Gerindra itu menekankan, pemerintah DPR RI sudah sepakat dalam pembahasa RUU DKJ agar pemilihan gubernur akan dipilih langsung oleh rakyat. Kesepakatan ini telah dicapai sebelum masa reses.

“Jadi sebelum reses, DPR RI telah bersepakat dengan pemerintah bahwa pembahasan UU Daerah Khusus Jakarta, Gubernur Daerah Khusus Jakarta akan dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat atau pilkada,” kata Sufmi.

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR RI, Supratman, menjelaskan, DPR RI sebenarnya tidak grasa-grusu membahas RUU DKJ. Pembahasan rancangan undang-undang itu diperlukan karena Jakarta sudah tidak berstatus DKI.

“Masalahnya begini, DKI itu kehilangan statusnya sejak 15 Februari kemarin. Kan itu implikasi dari Undang-undang IKN. Nah itu kan berakhir 15 Februari. Sekarang DKI ini enggak ada statusnya. Itu yang membuat kita harus mempercepat,” kata Supratman di Gedung DPR, kemarin (5/3/2024).

Dia menyebut DPR Akan membahas secara detail mengenaik RUU DKJ terutama dalam Pasal 10 tentang Daerah Khusus. Nantinya, daerah khusus itu yang akan melahirkan gagasan baru, misalnya daerah khusus perekonomian, keuangan, atau pusat industri.

“Nah pikiran-pikiran terhadap kekhususan itulah yang melahirkan gagasan, salah satunya menyangkut soal Pasal 10. Karena kan namanya daerah khusus. Di samping kekhususannya itu untuk sektor ekonomi, keuangan, pusat industri, dan lain-lain,” kata Supratman.

Tinggalkan Komentar