Indonesiainside.id – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan yang terintegrasi dan responsif guna meminimalkan dampak negatif dari kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Meski pelaku usaha mengapresiasi langkah awal pemerintah, Shinta menegaskan bahwa efektivitas di lapangan belum sepenuhnya dirasakan. “Namun, di lapangan kami melihat masih ada ruang perbaikan, agar dukungan tersebut lebih tepat sasaran dan cepat dirasakan pelaku usaha,” ujarnya dikutip ANTARA, Selasa (12/8).
Menurutnya, dunia usaha sangat membutuhkan dua hal krusial: kepastian regulasi dan efisiensi biaya produksi. Ketidakpastian hukum dan birokrasi yang kompleks masih menjadi hambatan utama bagi pengusaha untuk melakukan ekspansi.
“Pelaku usaha membutuhkan kepastian dalam regulasi, perizinan, dan penegakan hukum yang disebut sangat penting agar pelaku usaha bisa ekspansi tanpa ragu,” ujarnya.
Di sisi lain, tingginya biaya produksi, logistik, energi, dan pembiayaan juga dinilai masih menjadi tantangan besar bagi industri nasional.
Shinta menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada penguatan konsumsi masyarakat, tetapi juga memberikan stimulus dari sisi produksi untuk mendorong daya saing produk lokal.
“Untuk itu, Apindo mengusulkan serangkaian insentif fiskal, energi, logistik, dan tenaga kerja yang dapat membantu cost structure industri,” jelasnya.
Beberapa usulan konkret yang diajukan Apindo antara lain, penghapusan PPN atas jasa subkontrak di kawasan berikat, percepatan restitusi PPN, pembebasan bea masuk bahan baku untuk industri tertentu, subsidi iuran BPJS, serta penurunan tarif energi. Semua langkah itu, tegas Shinta, bertujuan memulihkan daya saing industri nasional dan membuka lapangan kerja lebih luas.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menghadapi tantangan global, termasuk dari kebijakan proteksionis AS.
“Pemerintah tidak bisa sendiri, dunia usaha pun tidak bisa berjalan sendiri. Maka semangat yang kami dorong ke depan adalah Indonesia Incorporated, semua elemen bangsa pemerintah, pengusaha, pekerja, akademisi harus bersatu arah, membenahi hambatan, dan mengubah tantangan jadi peluang,” tegasnya.
Shinta juga mendesak agar kebijakan resiprokal dan langkah antisipatif lainnya dikoordinasikan secara lintas kementerian agar tidak timbul dampak sistemik terhadap sektor industri.
“Respons kebijakan yang cepat dan terukur sangat penting, agar tekanan ini tidak merambat ke sektor lain dan menimbulkan gangguan jangka panjang pada struktur industri nasional,” katanya.