Indonesiainside.id – Pemerintah Malaysia memastikan kesepakatan perdagangan timbal balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat resmi batal. Kepastian itu disampaikan setelah Mahkamah Agung AS membatalkan sebagian besar kebijakan tarif luas yang diberlakukan pada era Presiden Donald Trump.
Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Johari Abdul Ghani menegaskan kesepakatan tersebut bukan sekadar ditunda, melainkan sudah tidak berlaku lagi secara penuh.
“Ini bukan ditunda. Ini sudah tidak ada lagi, batal sepenuhnya. Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memutuskan bahwa jika ingin memberlakukan tarif, harus ada alasan yang jelas,” kata Johari kepada wartawan, dikutip dari New Strait Times, Minggu (15/3).
Menurut Johari, pemerintah AS kini tidak lagi bisa mengenakan tarif secara menyeluruh tanpa dasar yang spesifik. Ia mengatakan setiap kebijakan tarif harus disertai alasan yang jelas, termasuk sektor industri yang menjadi sasaran.
“Jika mereka mengklaim karena surplus perdagangan, mereka harus menjelaskan sektor industrinya. Tidak bisa mengenakan tarif secara menyeluruh,” ujarnya.
Johari menjelaskan, saat ini AS menggunakan ketentuan Section 122 dalam Trade Act. Dalam skema tersebut, Trump menetapkan tarif sementara sebesar 10 persen selama lima bulan. Kebijakan sementara itu kemudian berpotensi dilanjutkan melalui peninjauan berdasarkan Section 301, yang memungkinkan AS menyelidiki praktik perdagangan negara lain yang dinilai merugikan.
Ia menyebut sejumlah isu yang kemungkinan menjadi sorotan dalam investigasi AS antara lain praktik dumping akibat kelebihan kapasitas produksi, dugaan pelanggaran dalam proses manufaktur seperti penggunaan tenaga kerja ilegal atau di bawah umur, pelanggaran lingkungan, hingga subsidi ekspor yang dapat mengganggu persaingan.
Perusahaan yang terbukti tidak mematuhi ketentuan tersebut berisiko menghadapi pembatasan ekspor ke pasar AS. Sementara itu, negara yang dianggap gagal mengatasi praktik-praktik tersebut dapat dikenai tarif lebih tinggi.
Johari menuturkan, sejumlah sektor ekspor utama Malaysia yang berpotensi terdampak meliputi elektronik dan listrik, minyak dan gas, komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, sarung tangan, serta berbagai produk berbasis karet lainnya.
Ia menegaskan ketergantungan perdagangan Malaysia terhadap pasar Amerika Serikat masih cukup besar. Nilai ekspor Malaysia ke AS pada 2025 disebut mencapai sekitar RM233 miliar.
Terkait penyelidikan perdagangan oleh AS, Johari mengatakan langkah itu tidak hanya menyasar Malaysia, tetapi juga sekitar 60 negara mitra dagang lainnya. Karena itu, ia menekankan pentingnya kepatuhan eksportir terhadap standar tenaga kerja dan lingkungan agar tidak memicu gangguan perdagangan.
“Yang penting, apa yang kita lakukan tidak merusak lingkungan, negara, maupun iklim,” kata Johari.
Sebelumnya, pada fase awal kebijakan tarif Trump, Malaysia sempat menghadapi tarif hingga 47 persen. Angka tersebut kemudian berhasil ditekan menjadi 24 persen.
Melalui skema ART, tarif kembali diturunkan menjadi 19 persen, disertai fasilitas bebas tarif untuk 1.711 produk Malaysia di berbagai sektor, termasuk elektronik, karet, dan turunan kelapa sawit.
Pada Februari lalu, Mahkamah Agung AS membatalkan tarif yang diberlakukan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Putusan itu diambil dengan alasan kebijakan tersebut melampaui kewenangan yang diatur dalam undang-undang. (Nto)