Perluas SPKLU jadi Alternatif Minimalisir Beban Subsidi BBM Senilai Rp120 Triliun

Indonesiainside.id – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi mendorong percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai langkah strategis untuk menekan beban subsidi energi yang setiap tahun membebani anggaran negara. Menurutnya, subsidi sektor energi melalui BUMN hampir mencapai Rp120 triliun dan sebagian besar terserap untuk konsumsi bahan bakar minyak (BBM) seperti solar dan pertalite.

“Subsidi BUMN kita hampir Rp120 triliun dan mayoritas digunakan untuk kendaraan, baik solar maupun pertalite. Salah satu opsinya adalah bagaimana masyarakat bisa beralih ke kendaraan listrik,” terang Bambang dalam keterangan resmi, Senin (23/2).

Menurutnya, ketergantungan pada BBM bersubsidi perlu diantisipasi melalui kebijakan jangka panjang yang mendorong transisi menuju energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Bambang menilai perkembangan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersedia di berbagai daerah.

Selain itu, kehadiran layanan SPKLU mobile dinilai menjadi solusi atas kekhawatiran masyarakat terkait keterbatasan titik pengisian daya kendaraan listrik.

Ia juga menilai pembangunan SPKLU tidak bisa hanya bergantung pada PLN, melainkan perlu melibatkan sektor swasta. Bahkan, ia mengusulkan agar pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga fasilitas publik lainnya diwajibkan menyediakan SPKLU.

“Kalau perlu kita himbau secara masif, seluruh mal wajib ada SPKLU. Awalnya memang harus dipancing dulu. Masyarakat selalu bertanya, ngisi di mana? Kalau infrastrukturnya tersedia, minat akan tumbuh,” katanya.

Dari sisi biaya operasional, Bambang meyakini kendaraan listrik jauh lebih efisien dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Berdasarkan diskusi dengan pelaku industri, biaya penggunaan kendaraan listrik disebut hanya sekitar Rp1.600 per kilometer, lebih murah dibandingkan kendaraan konvensional.

Ia juga menyoroti tren harga kendaraan listrik yang kini semakin terjangkau. Jika sebelumnya harga mobil listrik bisa mencapai di atas Rp1 miliar, saat ini sudah tersedia model dengan kisaran harga Rp400 juta hingga Rp200 juta.

“Ketika harga mulai turun dan infrastrukturnya tersedia, masyarakat akan beralih. Ini akan mengurangi konsumsi BBM bersubsidi dan pada akhirnya mengurangi beban APBN,” ujarnya.

Politisi dari Partai Gerindra tersebut menegaskan Komisi XII DPR RI akan mendorong penyusunan regulasi yang lebih tegas guna mempercepat adopsi kendaraan listrik, termasuk melalui skema pajak dan dukungan fiskal lainnya.

“Yang paling penting, negara tidak terus-menerus memposisikan APBN untuk konsumsi BBM. Kita harus berani beralih ke energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar