Modus Baru Beli Suara Pemilih, PPATK : Pakai Asuransi dan E-Money

Oleh : Eko P |

Indonesiainside.id, Jakarta — Pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya peserta pemilu menggunakan asuransi kesehatan untuk membeli suara pemilih.

Deputi Bidang Pemberantasan PPATK Firman Shantybudi mengatakan selain asuransi, peserta pemilu juga menggunakan e-money agar tidak terdeteksi bank.

“Memberi uang tunai kepada calon pemilih untuk mendapatkan suara adalah modus lama,” katanya.

Menurut Firman, untuk mengelabuhi PPATK dan bank, peserta pemilu menarik uangnya dari bank dua hingga tiga tahun sebelum pemilu berlangsung.

“Dia nggak terima uang. Dana kampanye jangan diartikan tunai. Tapi semua yang memiliki nilai tukar, atau berharga untuk orang memberikan, untuk membeli suara,” lanjut Firman seperti dilansir BBC News, Sabtu (6/4).

Dengan demikian, PPATK maupun pihak bank tidak bisa mengindikasikan penarikan uang tersebut terkait dengan politik uang, kata Firman.

“Karena kan kalau kita ambil sekarang itu kan tercatat, tapi kalau dia cicil dari sekian tahun yang lalu untuk 2019 dan uang itu tidak lagi beredar di transaksi keuangan nomor rekening, PPATK tak bisa baca. Bank pun tak bisa baca,” tambahnya.

Firman mengatakan cara yang diduga dipakai seorang caleg yang dijaring dalam operasi tangkap tangan oleh KPK, untuk membeli suara, adalah cara kuno.

Firman mengatakan uang yang diduga diambil caleg DPR Dapil Jawa Tengah II dari Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso, pada akhir Maret lalu, dari bank bisa terdeteksi.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan, Bowo diduga menerima suap dari PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) agar kapal-kapal PT HTK dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia.

Selain menangkap Bowo, KPK menyita uang Rp8 miliar yang sudah terpecah-pecah dalam pecahan Rp20.000 dan Rp50.000 ke 400 ribu amplop putih. Uang ini diduga siap dibagikan kepada masyarakat di daerahnya.

Di dalam Peraturan KPU No. 29 tahun 2018 diatur tentang kewajiban caleg untuk menyetorkan rekening khusus dana kampanye.

Rekening memuat sumber dana dari partai politik, caleg yang bersangkutan, dan sumbangan yang sah menurut hukum.

PPATK menemukan tidak semua caleg menyetorkan rekening khusus, tapi ada pula yang memberikan nomor kartu kredit.

“Faktanya seperti itu. Jadi tentunya ini menjadi kesulitan bagi PPATK mau pun penyedia jasa keuangan, khususnya perbankan,” katanya.

Dalam waktu dekat, kata Firman, PPATK akan berkordinasi dengan pihak penyedia jasa keuangan untuk menelusuri transaksi peserta pemilu.

“Sepanjang nama-nama bisa kita peroleh dan nomor rekening bisa terbaca,” katanya.(EPJ)

Tinggalkan Komentar