BPN: PSU Tak Menutupi Kecurangan Sistematis, Terstruktur, Masif, dan Brutal

Oleh: Ahmad ZR |

Indonesiainside.id, Jakarta — Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade mengusulkan agar gelaran pemilu serentak di evaluasi. Menurut dia, pemilu serentak bukan berarti harus digelar secara bersamaan dalam sehari, melainkan digelar secara berkala dan tidak sekaligus.

“Ini yang harus kita dorong sehingga semangat efisiensi dan pemilu serentak tetap berjalan dengan baik,” ujar Andre dalam diskusi Polemik MNC Trijaya di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).

Mengenai, pemungutan suara ulang (PSU) yang terjadi hampir di seluruh daerah, Andre menilai para petugas KPPS kurang memahami tugas, pokok dan fungsinya. Ia juga mengkritik Bawaslu yang hanya menyalahkan pemilih yang datang dengan tidak memenuhi syarat pemilih.

“Termasuk di Dapil saya di Padang dimana ada 52 TPS di ulang dan hampir 20.000 suara potensinya. Belum ada rekomendasi Bawaslu PSU karena kecurangan, padahal ini yang terjadi di tengah masyarakat.

Andre sepakat PSU menjadi evaluasi penyelenggara pemilu, namun ia tidak ingin hal itu menjadi penutup gunung es dimana kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, masif, dan brutal tidak diungkap. Padahal, banyak beredar video kecurangan, diantaranya dilakukan aparat keamanan dan viral.

“Jangan sampai perkataannya hanya didalami, akan ditelusuri dan di proses, tapi kita tidak pernah mendengar hasil prosesnya seperti apa. Afifudin (Komisioner Bawaslu) inikan macan kertas dan itu harus masuk di evaluasi,” ujar Andre.

Andre mengusulkan ke depan presiden dibatasi hanya satu periode, sehingga fokus pada kerjanya. Tidak lagi memikirkan kampanye pemenangan untuk terpilih lagi di periode kedua

“Presiden bukan berfikir bagaimana taruh Panglima TNI, Kapolri, Kasad para Kapolda-kapolda yang bekerja untuk memperkuat kekuasaanya. Orang melakukan reformasi, namun orang yang tidak melakukan reformasi hanya menjadi penikmat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan sama, Ketua KPU Arief Budiman mengakui bahwa kerja petugas KPPS dalam pemilu 2019 ini merupakan kerja yang tidak normal. Namun ia mengklaim sudah mengantisipasi hal tersebut sejak awal.

“Saat simulasi, kami melakukan dengan 500 pemilih sesuai undang-undang, namun kami lihat keberatan, karena itu kami rubah menjadi 300. KPU dikatakan tidak manusiawi, loh undang-undangnya mengatakan bahwa di tanggal pemilu harus sudah selesai, di tanggal 17, tapi kita tambah lagi 12 jam,” katanya.(EPJ)

2 Komentar

  1. Karena ambisi dan haus kekuasaan akhirnya kalap mencari2 kesalahan pihak lain. Mana ada orang benar dihadapan mereka2 ini?? Aplg disaat mereka merasa terkalahkan??

Tinggalkan Komentar