Pemerintah Diminta Berikan Sanksi Tegas kepada Importir Gula

Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) Soemitro Samadikun meminta perusahaan yang yang sudah memperoleh persetujuan impor segera merealisasikan gula impornya. Pasalnya pada Mei mendatang sudah memasuki musim giling tebu.

“Lha kan bisa dipanggil yang sdh dikasih izin impor gula dan didata saja. Yang sudah masuk siapa, berapa volumenya dan sudah diproses siapa serta berapa ribu ton yang dijual,” kata dia kepada Indonesiainside.id, Minggu (19/4).

Apabila perusahaan belum merealisasikan impor gula sesuai jadwal, pemerintah bisa memberikan sanksi berupa pembatalan izin. “Kalau belum realisasi sama sekali cabut atau batalkan izin impornya,” ujar Soemitro.

Dia meminta pemerintah tegas terhadap perusahaan yang lambat merealisasikan izin impor gula. “Sekarang tinggal political will dari pemangku kebijakan. Tindakan tegas harus dilakukan pemerintah tanpa pandang siapa pelanggarnya,” kata Soemitro

Apabila gula impor masuk bersamaan dengan musim giling tebu, imbasnya nanti hara tebu petani akan jatuh. “Terus masuk musim giling, gula impor akan keluar dari persembunyian menyerbu pasar konsumsi. Pada akhirnya gula petani jatuh terpuruk,” tandas dia.

Dia menyebutkan, saat ini beberapa sentra produksi sudah masuk musim giling tebu seperti di Medan dan Lampung. Bulan depan sentra utama Pulau Jawa masuk puncak panen tebu.

Sebelumnya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi Tahun 2020, pemerintah telah mengeluarkan izin impor gula kristal mentah (raw sugar) sebesar 550.000 ton untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP). Kementerian Perdagangan telah menerbitkan persetujuan impor (PI) sebesar 265.000 ton kepada enam perusahaan.

Keenam perusahaan tersebut diantaranya : PT Sukses Mantap Sejahtera sebesar 40.000 ton, PT Kebun Tebu Mas 65.000 ton, PT Kebon Agung 25.800 ton, PT Rejoso Manis Indo 35.000 ton, PT Industri Gula Nusantara 40.000 ton dan Adikarya Gemilang 60.000 ton.

Selain itu, pemerintah sudah menugaskan Perum Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) untuk mengimpor GKP masing-masing 50.000 ton. (MSH)

Tinggalkan Komentar