Indonesiainside.id – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2025 tercatat mencapai USD427,5 miliar, dengan kenaikan 5,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun ada kenaikan, BI memastikan bahwa posisi utang tersebut tetap terkendali dan tidak berisiko bagi perekonomian Indonesia.
“Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Senin (17/3).
Posisi ULN pemerintah pada Januari 2025 tercatat sebesar USD204,8 miliar, yang juga mengalami kenaikan sebesar 5,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing yang stabil, khususnya pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
“Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia,” jelas Ramdan.
Utang luar negeri pemerintah Indonesia, yang terus dikelola secara prudent dan efisien, dialokasikan untuk mendukung belanja prioritas yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan sosial. Sebagai contoh, sektor jasa kesehatan dan sosial menyerap sekitar 22,6 persen dari total ULN pemerintah.
Ramdan juga mencatat bahwa hampir seluruh ULN pemerintah memiliki tenor jangka panjang, yang berfungsi untuk menjaga stabilitas keuangan negara dalam jangka panjang. “Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” tambahnya.
Namun, di sisi lain, utang luar negeri swasta mengalami penurunan, dengan posisi pada Januari 2025 tercatat sebesar USD194,4 miliar, mengalami kontraksi sebesar 1,7 persen dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontraksi ULN lembaga keuangan, yang turun lebih dalam menjadi 2,3 persen.
“ULN swasta tetap didominasi oleh sektor industri pengolahan, jasa keuangan, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,4 persen dari total ULN swasta,” ujar Ramdan.
Secara keseluruhan, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tercatat menurun menjadi 30,3 persen pada Januari 2025, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 30,5 persen pada Desember 2024.
“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN,” kata Ramdan, sembari menekankan pentingnya pengelolaan ULN yang cermat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan upaya pengelolaan yang hati-hati, BI dan pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mengoptimalkan peran ULN sebagai sumber pembiayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa menambah risiko stabilitas ekonomi negara.