Indonesiainside.id – Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) telah mengajukan permohonan resmi kepada badan statistik PBB, United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission, agar melakukan audit terhadap data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS). Celios menilai angka pertumbuhan sebesar 5,12% secara year-on-year tidak mencerminkan kondisi nyata ekonomi nasional.
Menurut Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, langkah ini bertujuan menjaga kredibilitas BPS, karena data tersebut digunakan secara luas oleh kalangan akademisi, analis perbankan, pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat umum.
Celios mencermati sejumlah kejanggalan, termasuk klaim pertumbuhan tinggi pada sektor manufaktur, padahal data Purchasing Managers’ Index (PMI) dari S&P Global mencatat indikator ini tetap di zona kontraksi selama periode tersebut.
Porsi sektor manufaktur terhadap PDB juga justru menurun dari 19,25%pada kuartal I menjadi 18,67%, hal ini sebagai indikasi deindustrialisasi lebih awal.
Ia juga menyoroti lonjakan jumlah PHK massal dan meningkatnya tekanan biaya pada industri padat karya, sehingga pertumbuhan 5,68% pada sektor manufaktur terdengar tidak konsisten.
Nailul Huda, Direktur Ekonomi Celios, menambahkan bahwa pertumbuhan triwulan II secara historis tak seperti tahun-tahun sebelumnya yang biasanya lebih tinggi karena momentum Ramadan–Idul Fitri. Padahal, kuartal I 2025 hanya tumbuh 4,87%, sehingga lonjakan ke angka 5,12% pada Q2 dirasa janggal. Ditambah lagi, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) justru menurun dari 121,1 di Maret menjadi 117,8 di Juni 2025.
Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Fiskal Celios, mengingatkan bahwa jika ada intervensi atau tekanan institusional terhadap BPS, hal tersebut bertentangan dengan prinsip fundamental statistik resmi menurut Komisi Statistik PBB. Ia menegaskan, data yang tidak akurat bisa menggiring pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang keliru, misalnya bisa menunda stimulus atau subsidi karena dianggap ekonomi membaik.
Celios berharap agar UNSD dan UN Statistical Commission segera meluncurkan audit teknis terhadap metodologi perhitungan PDB Indonesia. Selain itu, mereka juga mendorong pembentukan mekanisme peer-review melibatkan pakar independen dan reformasi transparansi internal di BPS. “Keinginan masyarakat itu sederhana, agar pemerintah Indonesia menghitung pertumbuhan ekonomi dengan standar SDDS Plus sehingga datanya dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.