Indonesiainside.id – Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk klarifikasi terkait kebijakan pemutusan kontrak sepihak atau cleansing guru honorer.
Diketahui, sebanyak 107 guru honorer di DKI Jakarta diberhentikan secara sepihak alias dipecat karena alasan cleansing. Mereka dipecat bertepatan dengan awal tahun pembelajaran, per Selasa 16 Juli 2024.
“Komisi E berencana memanggil Dinas Pendidikan minggu depan untuk mengklarifikasi apa yang sebetulnya terjadi,” kata Elva di Jakarta, dikutip Kamis (18/7/2024).
Dia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan wajib menjelaskan tujuan serta urgensi dari pemberlakuan kebijakan yang berdampak kepada ratusan guru honorer.
Elva menyayangkan kebijakan ini tidak melibatkan DPRD sehingga DPRD tidak bisa memberi masukkan sebelum penerapan.
“Sebetulnya selama ini ada guru honorer di sekolah-sekolah. Berarti keberadaan guru honorer dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Elva menambahkan bahwa keberadaan guru honorer sangat diperlukan karena tenaga pendidik belum mencukupi di sekolah negeri di Jakarta.
Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menyampaikan Pemberitahuan cleansing guru honorer itu dibagikan dalam bentuk formulir pada 5 Juli 2024. Kala itu merupakan minggu pertama masuk sekolah negeri tahun ajaran 2024/2025 di Jakarta.
Mereka mendapat pesan bahwa sejak hari pertama masuk menjadi hari terakhir berada di sekolah. Kemudian kepala sekolah mengirimkan formulir cleansing guru honorer agar mereka isi.
Akibat perlakuan tersebut, para guru honorer di Jakarta terpukul dengan pemberitahuan mendadak soal pemberhentian mereka.
“Mereka syok, ada yang sudah mengajar 6 tahun atau lebih. Mereka sebenarnya sedang menunggu seleksi PPPK 2024, namun jika diberhentikan seperti ini kesempatan mereka untuk ikut PPPK juga hilang,” ujar Iman, Rabu (17/7/2024).