Desk Pemberantasan Perjudian Daring Kemenkomdigi Blokir 8 Ribu Kata Kunci Judi Online

Indonesiainside.id – Desk Pemberantasan Perjudian Daring yang baru dibentuk pada November 2024 berhasil memblokir lebih dari 8.000 kata kunci yang terkait dengan aktivitas judi online di berbagai platform digital. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengungkapkan bahwa sejak pembentukan Desk ini, lebih dari 1.300 kata kunci di Google dan 7.252 kata kunci di Meta telah diblokir.

“Kami sudah melakukan pemblokiran terkait keyword. Dari 4 sampai 20 November, ini usia dari Desk ini, mencapai 1.361 kata kunci di Google dan 7.252 kata kunci di Meta,” ujar Meutya Hafid di Jakarta, dikutip Jumat (22/11).

Namun, Meutya menyadari bahwa proses pemblokiran tersebut tidak dapat dilakukan secara instan. Hal ini disebabkan oleh prosedur internal yang harus diikuti oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Google, Meta, dan TikTok. Menurutnya, masing-masing perusahaan ini memiliki pedoman yang berbeda dalam mengelola konten yang melanggar hukum di Indonesia, sehingga membutuhkan waktu dan kerja sama yang lebih intensif.

Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah mengirimkan surat resmi kepada platform-platform besar tersebut, meminta dukungan mereka untuk mematuhi hukum Indonesia dengan menghapus kata kunci yang berkaitan dengan perjudian yang diakses dari wilayah Indonesia.

“Ini yang kita sedang dorong, minta untuk mereka juga ikut hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, judi mungkin di negara lain tidak melanggar, tapi Indonesia melanggar. Jadi kalau memang dibukanya dari Indonesia keyword tersebut, kita minta itu juga untuk tidak bisa muncul di keyword-nya,” tambah Meutya.

Kemkomdigi juga memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk perusahaan teknologi, operator seluler, dan penyedia layanan internet (ISP), untuk memastikan seluruh ekosistem digital mendukung pemberantasan perjudian online di Indonesia. Pihaknya menugaskan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) untuk melakukan pertemuan langsung dengan perusahaan-perusahaan tersebut guna membahas langkah-langkah konkret.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memberantas perjudian daring, Desk Pemberantasan Judi Daring yang dipimpin oleh Menko Polkam Budi Gunawan, berfokus pada koordinasi antar lembaga. Desk ini juga melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga negara, termasuk Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, serta perwakilan dari Kementerian Agama dan Bank Indonesia.

“Kami terus memperkuat kolaborasi antar lembaga untuk memastikan bahwa pemberantasan perjudian online berjalan efektif dan menyeluruh,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar