JAKARTA – Tak dimungkiri bahwa negara berkembang masih banyak menghadapi persoalan krusial di era digital seperti sekarang ini. Salah satunya berkaitan dengan perang melawan information disorder seperti hoax, bullying, ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan fitnah.
Demikian disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria saat menghadiri High Panel Session the Third Summit for Democracy Forum KTT Demokrasi ke-3 di CEOX, Seoul, Korea Selatan belum lama ini.
Wamenkominfo Nezar mengatakan bahwa penyelesaian tantangan itu membutuhkan penanganan secara holistik sesuai konteks negara Selatan-Selatan.
“Persoalan selanjutnya yang dihadapi negara-negara low and middle income di era digital adalah keterbatasan sumber daya, kendala bahasa, kesenjangan ilmu pengetahuan, minimnya infrastruktur digital serta hambatan politik dan juga hukum,” tegasnya.
Menurut Wamenkominfo Nezar, kondisi tersebut sudah disadari sejak KTT Demokrasi ke-2 di Kosta Rika yang juga dihadiri ratusan perwakilan negara, perusahaan multinasional dan civil society dan menghasilkan Summit for Democracy Declaration.
“Deklarasi yang disepakati oleh 65 lintas pemerintahan ini menekankan sembilan komitmen yang perlu diantisipasi oleh para negara. Mulai dari perlindungan HAM, jaminan atas kebebasan pers, dan penegakan hukum. Kemudian mencegah dan menangani korupsi, meningkatan pemanfaatan teknologi yang mendukung demokrasi, mendukung pemilu yang adil dan berkualitas serta mengatasi isu-isu global seperti pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim dan ketahanan pangan,” jelasnya.
Dalam KTT Demokrasi ke-3 yang berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum di 40 negara, perhatian pada negara-negara low and middle income menjadi topik yang relevan dan penting dengan tema Democracy for Future Generations.
“Peran generasi muda jelas sangat menentukan baik dalam pengembangan teknologi, khususnya AI maupun menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi. Inilah tantangan demokrasi di era digital,” tandas Wamenkominfo.
Wamen Nezar Patria menyampaikan pengalaman Pemilu yang baru saja terselenggara di Indonesia. Menurutnya, di tengah kemajuan teknologi, kekacauan informasi selama Pemilu menjadi tantangan serius yang perlu diantisipasi. Pasalnya penyebaran disinformasi seperti video deepfake menjadi sangat mudah dan terlihat memiliki kualitas gambar yang bagus.
“Data kami menunjukkan penurunan signifikan dalam persebaran disinformasi selama pemilihan tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2019. Dalam Pemilu 2024, kami mengidentifikasi 227 konten hoaks terkait pemilu, menurun signifikan dari 714 isu hoaks pemilu yang ditemukan pada periode sebelumnya,” jelasnya.
Pencapaian tersebut tidak terlepas dari Kampanye Pemilu Damai 2024 yang digaungkan Kementerian Kominfo melalui berbagai saluran media. Selain itu, Wamenkominfo menyatakan peningkatan indeks literasi digital nasional juga memberikan ruang yang lebih terbatas untuk penyebaran konten hoaks pemilu.